PDIP Tegaskan Komitmen Kawal Putusan MK: Pendidikan Dasar Gratis Harus Terwujud di Sekolah Swasta

INILAHKORAN, Bandung – Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa partainya akan mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pembebasan biaya pendidikan dasar di sekolah swasta.

Ia menyebut, putusan MK ini bersifat final dan mengikat, serta harus diwujudkan dalam kebijakan nyata di lapangan.

“Kami mempertegas dan meminta kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengawal putusan MK ini,” tegas MY Esti Wijayati saat menyampaikan sikap resmi PDIP di sela-sela seminar nasional bertema "Mewujudkan Amanat Konstitusi: Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul dan Berdaya Saing", dikutip dari ANTARA.

Menurut Esti, pemerintah pusat juga harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjadikan pendidikan dasar sebagai prioritas utama, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Komitmen ini harus kita bangun bersama, bahwa pendidikan dasar memang harus menjadi prioritas. Baik di Jawa, daerah 3T, maupun wilayah lainnya, tentu dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan masing-masing. Ini adalah perhatian utama kami,” ujar politisi asal Yogyakarta itu.

Esti juga menyoroti fakta bahwa anggaran pendidikan di Indonesia tergolong besar. Dari total APBN sebesar Rp3.800 triliun, sebanyak 20 persen—atau sekitar Rp760 triliun—dikhususkan untuk sektor pendidikan. Jika ditambah alokasi dari pemerintah daerah, jumlahnya bahkan bisa lebih besar.

“Ini sebenarnya memungkinkan untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis,” ungkapnya optimistis. Ia memperkirakan bahwa dengan alokasi dana sebesar Rp170 triliun hingga Rp200 triliun, kebutuhan biaya pendidikan dasar dapat terpenuhi secara nasional.

“Saya mencoba menghitung. Kalau misalnya biaya SD sekitar Rp300 ribu per bulan dan SMP Rp500 ribu per bulan, maka dengan alokasi Rp170 triliun hingga Rp200 triliun, kita sebenarnya bisa mewujudkannya. Saya yakin ini sangat mungkin, selama ada kemauan, komitmen, dan political will untuk mengalokasikan anggaran secara tepat,” tegas Esti.

Seminar nasional ini turut menghadirkan sejumlah tokoh penting sebagai pembicara. Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat hadir sebagai keynote speaker. Hadir pula Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Suprapto yang mewakili Dirjen Anggaran Lucky Alfirman, serta Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Yan Rianto.

Sejumlah tokoh PDI Perjuangan juga terlihat hadir, di antaranya Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, anggota DPR Sadarestuwati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Wuryanti Sukamdani.***