PDI Perjuangan Desak Pemerintah Dorong Sanksi Ekonomi Global terhadap Israel Melalui PBB

INILAHKORAN, Bandung – PDI Perjuangan menyerukan agar pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam merespons agresi militer Israel yang terus berulang di kawasan Timur Tengah.

Melalui pernyataan resmi, partai tersebut mendorong pemerintah untuk menggalang dukungan negara-negara Konferensi Islam dan ASEAN agar memberikan sanksi ekonomi langsung kepada Israel melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyampaikan bahwa Israel telah berkali-kali melakukan tindakan militer sepihak terhadap berbagai negara tanpa mendapat sanksi internasional yang berarti.

"Jika diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara tersebut dan tidak mendapat sanksi apa pun dari PBB," ujar Said dikutip dari ANTARA.

Enam negara yang menjadi target serangan Israel, menurutnya, adalah Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak. Serangan terbaru yang dilancarkan ke fasilitas nuklir Iran dinilai Said sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Lebih lanjut, Said menilai bahwa eskalasi konflik akibat serangan tersebut berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah yang akan membawa dampak kemanusiaan berskala besar.

Sebagai solusi jangka panjang, Said mendorong pemerintah Indonesia untuk mengajukan peta jalan perdamaian (peace roadmap) kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Sekretaris Jenderal PBB, sebagai bagian dari inisiatif aktif dalam menciptakan stabilitas di Timur Tengah.

Ia juga menyarankan agar pemerintah mendesak Sekjen PBB menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB, yang memungkinkan Sekjen untuk memperingatkan Dewan Keamanan mengenai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia.

"Dengan demikian, Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk resolusi konflik di Timur Tengah," imbuhnya.

Said tak hanya menyoroti PBB, tetapi juga menyerukan kepada Indonesia agar mengajak negara-negara Konferensi Islam dan ASEAN memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Ia bahkan menyarankan agar Indonesia dan negara-negara sahabat mempertimbangkan untuk mendesak pengeluaran Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum.***