Di Jabar, Ada 9 Kabupaten/Kota yang Tetapkan Tanggap Darurat Bencana
Plt Kepala Pelaksana BPBD Jabar Anne Hermadianne Adnan mengatakan, sejak awal Maret 2025 sudah ada sembilan kota/kabupaten yang menetapkan tanggap darurat bencana.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Plt Kepala Pelaksana BPBD Jabar Anne Hermadianne Adnan mengatakan, sejak awal Maret 2025 sudah ada sembilan kota/kabupaten yang menetapkan tanggap darurat bencana.
Status tanggap darurat bencana itu menyusul terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, akibat tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir di Jabar.
Di antaranya, kata Anne, Kabupaten Indramayu tanggap darurat bencana banjir, Kabupaten Tasikmalaya bencana pergerakan tanah, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi banjir bandang.
"Kemudian, Kabupaten Bogor banjir dan longsor, Kabupaten Sukabumi banjir dan longsor. Kemudian terakhir Kabupaten Bandung banjir," ujar Anne usai pelepasan penerbangan Operasi Modifikasi Cuaca di Lanud Husein Sastranegara, Selasa 11 Maret 2025.
Dia mengakui Jabar sangat rentan bencana, terutama hidrometeorologi. Bahkan BNPB menempatkan Jabar di urutan pertama pada 1-10 Maret 2025, sebagai wilayah tertinggi bencana hidrometeorologi di Indonesia.
Sebab itu Anne berharap, melalui serangkaian upaya, salah satunya modifikasi cuaca, dapat mengurangi potensi bencana hidrometeorologi di Jabar.
"Karena ada prakiraan potensi hujan sangat lebat. Potensi cuaca ekstrem dan kita ketahui daya tampung sungai, tanah sudah jenuh. Ini kita coba kurangi hujannya, kita alihkan ke laut untuk memitigasi bencana hidrometeorologi yang berpotensi di Jabar," ucapnya.
Sementara, terkait kesiapan logistik dalam penanganan bencana, BPBD Jabar dibantu BNPB, juga stakeholders lainnya kata Anne akan berupaya semaksimal mungkin untuk meringankan korban bencana.
"Logistik kami dari pemerintah tidak bisa seluruhnya teranggarkan. Tapi kami sudah memiliki klaster logistik terdiri dari perusahaan di Jabar di bidang kemanusiaan. Termasuk perorangan," tuturnya.
Hanya saja diakuinya terpenting adalah melakukan mitigasi, pencegahan supaya bencana tidak terjadi. Dimana kini salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jabar, dengan menata ulang tata ruang.
Dimana bencana hidrometeorologi yang terjadi di Jabar paling banyak banjir dan longsor, akibat kurangnya kawasan hutan sebagai resapan air hujan.
"Infrastruktur sudah digencarkan Pak Gubernur, karena itu paling susah. Mitigasi struktural dan sosial. Termasuk prilaku masyarakat," kata dia.
Editor : Doni Ramdhani
