Diisukan Ikut Intervensi dalam Open Bidding JPT dan Sekda, Hengki Kurniawan Angkat Suara 

Beredarnya isu intervensi Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan pada open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama empat kepala OPD dan Sekretaris Daerah (Sekda) menuai polemik di sejumlah kalangan.

Diisukan Ikut Intervensi dalam Open Bidding JPT dan Sekda, Hengki Kurniawan Angkat Suara 
Menanggapi hal itu, Hengki Kurniawan dengan tegas menepis isu dirinya yang disebut-sebut melakukan intervensi pada open bidding JPT Pratama tersebut. (agus satia negara)

INILAHKORAN, Ngamprah - Beredarnya isu intervensi Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan pada open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama empat kepala OPD dan Sekretaris Daerah (Sekda) menuai polemik di sejumlah kalangan.

Menanggapi hal itu, Hengki Kurniawan dengan tegas menepis isu dirinya yang disebut-sebut melakukan intervensi pada open bidding JPT Pratama tersebut.

"open bidding itu baik eselon 2 maupun Sekda seluruhnya diserahkan penuh kepada Tim Pansel (panitia seleksi). Jadi semuanya tarung bebas," kata Hengki Kurniawan saat ditemui, Rabu 1 Maret 2023.

"Gak ada intervensi bupati untuk mengerucut ketiga besar. Terlebih, kaitan dengan Sekda, ada Tim Pansel yang kredibilitasnya sudah tak diragukan," sambungnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya pun mempersilahkan kepada semua yang mengikuti open bidding untuk berlomba-lomba mencapai tiga besar.

"Terkait open bidding Sekda yang sudah mengerucut pada satu nama, itu menjadi hal biasa dalam  pertarungan," ungkapnya.

Ia menilai, ada yang menggiring opini, termasuk kaitan mutasi, rotasi dan promosi pejabat eselon III dan IV 

"Makanya, saya minta Kepala Inspektorat untuk memanggil nama-nama ASN yang disebut-sebut dalam pemberitaan," ucapnya.

Ia menegaskan, pihaknya terbuka kepada masyarakat untuk mengawasi pemerintah. Menurutnya, boleh mengkritik asalkan dengan bukti yang kuat.

"Pemerintah tidak anti kritik, malah saya senang jika ada yang mengkritisi. Tapi tentunya mesti dengan bukti dan data yang kuat," bebernya.

Ia pun tak menapik bahwa aparat penegak hukum (APH) sudah  mengklarifikasi soal mutasi, rotasi dan promosi pejabat eselon III dan IV. 

"Kita sangat mendukung (klarifikasi), ada beberapa dokumen yang diminta dan tentunya sebagai bentuk moral APH menindaklanjuti pemberitaan," ucapnya.

Menyikapi hal itu, dirinya meminta kepada para pejabat yang mendapat promosi agar bisa menunjukan kinerja terbaiknya jangan malah melempem.

"Ibarat pohon yang semakin tinggi, maka semakin kuat angin menerpa. Oleh karenanya, saya minta kepada mereka yang baru promosi untuk menunjukkan kinerja terbaiknya," bebernya.

Ia pun menegaskan, pihaknya tak akan segan-segan untuk melakukan rolling (perputaran) jika dalam kurun waktu tiga sampai enam bulan tidak bisa menunjukkan kinerja terbaiknya.

"Soal dua ASN yang namanya dikaitkan dengan isu kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), hari ini mereka dipanggil Inspektorat KBB untuk mengklarifikasi," tandasnya.*** (agus satia negara)


Editor : Doni Ramdhani