Dinsos Kota Bandung Kebut Pencairan Bansos PPKM Darurat
Dinas Sosial (Dinsos) berkolaborasi dengan aparat kewilayahan terus mengakselerasi proses verifikasi dan validasi data kelompok penerima manfaat (KPM). Tujuannya agar bantuan sosial di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bisa segera dicairkan.
INILAH, Bandung - Dinas Sosial (Dinsos) berkolaborasi dengan aparat kewilayahan terus mengakselerasi proses verifikasi dan validasi data kelompok penerima manfaat (KPM). Tujuannya agar bantuan sosial di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bisa segera dicairkan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bandung Muhamad Nurahman menuturkan, pihaknya bersama para relawan Dinsos dan petugas kewilayahan berupaya agar bisa mencairkan bantuan sebelum 20 Juli 2021.
“Data harus terkumpul sesegara mungkin dalam beberapa hari ini. Setelah data selesai, ada penetapan KPM. Proses kita upayakan sesegera mungkin. Saya salut kepada rekan-rekan di kewilayahan yang membantu,” kata Nurahman, Selasa (13/7/2021).
Baca Juga : Oded Ingatkan Petugas di Lapangan Harus Persuasif dan Humanis
Seperti diketahui, Pemkot Bandung sudah menyiapkan dana sebesar Rp30 miliar untuk dibagikan kepada warga yang terpantau ikut terdampak selama PPKM darurat. Utamanya, warga yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Dari pendataan awal terdapat ada 60 ribu KPM dalam kategori Non-DTKS yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000 per orang. Data tersebut tengah diverifikasi dan divalidasi agar penyaluran sesuai sasaran.
“Pemahaman Dinsos itu (penerima) lansia, disabilitas, pekerja informal. Pokoknya jadi benar-benar non DTKS yang tidak mampu,” ucapnya.
Baca Juga : Sepekan Berlakukan PPKM Darurat, Polisi Klaim Mobilitas Warga Menurun 30 Persen
Nurahman menuturkan, aparat kewilayahan sangat berperan penting untuk memastikan bahwa KPM adalah orang yang layak mendapatkan bantuan.
Halaman :
