DLH dan DPRD Kota Bandung Sepakat, Biodigester Jadi Solusi Strategis Atasi Sampah

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah dan DPRD Kota Bandung sepakat, teknologi biodigester merupakan solusi strategis menjawab persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan. 

"Produksi sampah kita mencapai 1.500 ton per hari, sementara kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) hanya sekitar 800 ton. Maka pengelolaan dari sumber jadi sangat krusial," kata Ketua Tim Pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Syahriani, Rabu 9 Juli 2025.

Menurutnya, teknologi biodigester dipilih karena mampu mengolah limbah organik yang mendominasi komposisi sampah kota menjadi energi (biogas) dan pupuk cair. DLH menempatkan pasar tradisional seperti Pasar Gedebage, sebagai lokasi percontohan karena volume sampah organik yang sangat tinggi.

"Di Gedebage, biogas bisa digunakan untuk memasak. Sedangkan pupuk cairnya untuk keperluan pertanian warga sekitar," ucapnya.

Namun Syahriani menegaskan, teknologi tidak akan efektif tanpa perubahan pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya kini mengedepankan strategi penempatan alat di lokasi strategis disertai edukasi dan pendampingan intensif.

"Kami juga telah memfasilitasi rumah maggot di 149 kelurahan dan membangun pengolah residu di Cicukang dan Gedebage. Semua ini tidak akan maksimal tanpa keterlibatan warga," ujar dia.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana menyebut, biodigester bukan sekadar alat. Melainkan jawaban terhadap tiga isu utama Kota Bandung, yakni lingkungan, kesehatan dan efisiensi anggaran.

"sampah, banjir dan kemacetan adalah tiga masalah besar di Bandung. Maka harus jadi prioritas dalam APBD. Bukan dibiarkan jadi beban tahunan," kata Andri Rusmana.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pihaknya mendorong revisi peraturan daerah (Perda) terkait pengelolaan sampah dan memberi insentif kepada komunitas yang mau mengadopsi teknologi hijau seperti biodigester.

"Kalau ada RW atau komunitas yang ingin menggunakan teknologi ini, kami dukung lewat program bantuan keuangan atau pemberdayaan masyarakat," ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar Bandung belajar dari pengalaman masa lalu, seperti krisis sampah yang pernah menimpa kota ini. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif, legislatif dan masyarakat adalah kunci utama.

"Kalau kita bergerak bersama, krisis bisa dicegah. Jangan sampai Bandung mengulang trauma lama," ujar dia. *