DP3AP2KB Kota Cimahi Ungkap Alasan Kasus Perdagangan Bayi Sulit Terdeteksi Sejak Dini

INILAHKORAN, Cimahi - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi bakal mengambil antisipatif dengan memperkuat sosialisasi perlindungan anak kepada masyarakat.

Langkah tersebut merupakan wujud nyata hadirnya pemerintah menyusul terungkapnya kasus perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura yang berhasil diungkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar.

"Praktik perdagangan bayi kerap melibatkan komunikasi terselubung antara pihak yang ingin menjual dan pihak yang menerima. Hal ini membuat kasus semacam itu sulit terdeteksi secara dini," kata Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi, Fitriani Manan, Kamis 24 Juli 2025.

Biasanya, ungkap Fitriani, antara pihak penjual dan pembeli sudah ada komunikasi sebelumnya, sehingga cukup sulit untuk melacaknya. 

"Karena itu, kita semua harus tetap waspada, meski sejauh ini belum ditemukan kasus serupa di Kota Cimahi,” ungkapnya.

Namun, tegas Fitriani, DP3AP2KB siap memberikan pendampingan kepada korban jika kasus semacam itu ditemukan di Cimahi. Menurutnya, lembaganya akan berpihak kepada korban, khususnya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kami akan mendampingi, apalagi jika korban ditemukan dalam kondisi rentan. Tapi, jika ada kesepakatan diam-diam antara kedua belah pihak, tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengidentifikasinya,” bebernya.

Tak cuma itu, pihaknya juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti remaja perempuan yang mengalami kehamilan tanpa dukungan keluarga atau pasangan. 

Pasalnya, mereka dinilai sangat rentan terhadap eksploitasi, termasuk dalam bentuk perdagangan bayi.

“DP3AP2KB tetap berdiri di pihak korban. Kami fokus pada perlindungan dan pendampingan, terutama bagi remaja hamil tanpa dukungan keluarga," ujarnya. 

"Ini penting agar mereka tidak menjadi sasaran pihak-pihak tak bertanggung jawab,” katanya.

Fitriani menyebut, sebagian besar kasus penjualan bayi berakar dari persoalan ekonomi, terutama pada kondisi kehamilan yang tidak diinginkan. 

Bahkan, harga yang cukup tinggi dalam praktik jual beli bayi kerap menjadi godaan bagi pelaku yang berada dalam tekanan ekonomi.

“Faktor ekonomi memang mendominasi. Ketika kehamilan tidak direncanakan dan tak ada yang bertanggung jawab, situasi seperti ini bisa menjadi celah bagi tindak kejahatan,” sebutnya.

Sebagai langkah lanjutan, tambah Fitriani, DP3AP2KB bakal memperketat pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan kasus TPPO di Kota Cimahi. 

"Edukasi dan advokasi kepada masyarakat juga akan terus digencarkan sebagai upaya pencegahan dini," tandasnya. *** (agus satia negara)