DPKPP Kabupaten Cirebon Disorot Aktivis Antikorupsi, Ada Apa? 

INILAHKORAN, Cirebon - Salah satu aktivis antikorupsi Cirebon Zeki Mulyadi menyoroti kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau DPKPP Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, hal itu berkaitan dengan pemanggilan pihak DPKPP Kabupaten Cirebon oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar beberapa waktu lalu. 

Zeki mengatakan, pemanggilan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020. Informasi yang didapatkan yaitu adanya temuan pemeliharaan periodik jalan dan beberapa paket perbaikan jalan dan lingkungan di beberapa kecamatan yang dilakukan DPKPP Kabupaten Cirebon.

Baca Juga : Percepat Pemulihan Korban Gempa Cianjur, PLN Listriki 200 Hunian Tetap

"Informasi valid yang saya dapatkan memang DPKPP saat ini sedang diminta keterangan terkait temuan BPK tahun 2020. Sebagai aktivis antikorupsi, hari Jumat kemarin saya coba klatifikasi ke Kadis DPKPP Kabupaten Cirebon, namun tidak ada di tempat," kata Zeki, Minggu 5 Februari 2023. 

Terlepas dari persoalan tersebut, Zeki mendukung upaya dan keberanian Kejati Jabar yang langsung respon dengan laporan masyarakat tersebut. Menurutnya, Kejati Jabar harus diapresiasi karena langsung mempolow-up laporan tersebut. Tinggal, bagaimana masyarakat terus mengawal laporan itu supaya tidak ada intervensi pihak lain. 

"Saya mengapresiasi Kejati Jabar yang langsung meminta keterangan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Siapa yang dipanggil, saya tidak paham. Tapi tentunya pejabat yang bertanggung jawab dong pada saat pekerjaan itu digelar," jelasnya. 

Baca Juga : Kajol Indonesia Dukung Ganjar Beri Bantuan Pendidikan dan Sembako kepada Ojol Wanita Single Parent di Depok

Di sisi lain, dirinya juga menyoroti kinerja DPKPP Kabupaten Cirebon. Pasalnya dengan adanya pemanggilan oleh Kajati Jabar terkait temuan BPK tahun 2021, otomatis pasti akan muncul lagi temuan BPK tahun 2021. Zeki mengaku, sudah mempunyai data temuan BPK-RI tahun 2021 di DPKPP Kabupaten Cirebon.