DPMPTSP dan PUTR KBB Bakal Evaluasi Eiger Camp di Parongpong dalam Waktu Dekat

INILAHKORAN, Ngamprah - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KBB Tony Prihantoro bakal melakukan evaluasi proses perizinan agrowisata Eiger Camp di Parongpong. 

Rencananya, evaluasi perizinan agrowisata Eiger Camp di Parongpong tersebut bakal dilakukan bersama tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB dalam waktu dekat.

"Jadi soal perizinan Eiger Camp di Parongpong yang sudah ada relatif sudah lengkap, seperti yang disampaikan Direktur Eiger Adventure Imanuel Wirajaya, itu dimulai pada 2021. Hanya sekarang yang terjadi adalah perubahan site plan," kata Tony saat ditemui di Parongpong, Jumat 11 April 2025.

Tony menjelaskan, evaluasi bakal dilakukan dengan kunjungan lapangan dan menghitung ulang bangunan-bangunan yang sesuai dengan tapaknya atau tidak.

"Jadi di Online Single Submission (OSS) itu terbit secara otomatis oleh sistem dan kita tidak ada kewenangan untuk mengiyakan atau tidak," jelasnya.

"Kebetulan juga sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Bandung Utara (KBU). Jadi di OSS itu terbitnya otomatis by system," ucapnya.

Kendati demikian, Tony mengakui, belum ada komunikasi terkait adanya perubahan site plan Eiger Camp di Parongpong ini. Namun, setelah ada kunjungan dari PUTR dalam arti ada perubahan dan ada revisi.

"Tentunya itu yang harus diperbaiki. Intinya bangunan-bangunan yang harus sesuai dengan tapak. Seandainya, bangunan itu tidak sesuai dengan tapak site plannya harus direvisi juga," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eiger Adventure Imanuel Wirajaya mengatakan pihaknya bakal mematuhi seluruh rekomendasi pemerintah terkait proyek Eiger Camp di Parongpong. Termasuk perubahan dokumen site plan yang saat ini tahapannya sedang berproses. 

Menurutnya, ketidaksesuaian site plan proyek Eiger Camp di Parongpong terpaksa dilakukan dengan niat perlindungan tanaman teh masih produktif. 

"Perubahan layout diarahkan ke area atas karena area bawah lebih diprioritaskan untuk lahan kebun teh produktif, yang kita kelola dan masih panen pucuk teh," kata Imanuel.

"Untuk perubahan site plan sebenarnya sudah kita tempuh tapi masih tahap proses," terangnya.

Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan, hal yang menjadi persoalan saat ini terletak pada pelaksanaan di lapangan, yakni ketidaksesuaian site plan.
 
"Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pengembang, tentu kita harus sama-sama melakukan perbaikan untuk merevisi. Jika hal itu diperkenankan, karena kita ingin memastikan dinas bertanggung jawab atas izin yang diberikan," ungkapnya.

Pither mengakui, Bandung Barat membutuhkan banyak investor untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jadi, masalah kegiatan di lapangannya yang menjadi sorotan dan telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat," ucapnya.

Pihaknya juga mengapresiasi sepak terjang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam 100 hari kerjanya. Namun, pihaknya berharap sinergitas antara Provinsi dengan kabupaten/kota bisa sejalan dalam membangun wilayah Jabar.

"Kami tetap akan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk meminta audiensi dengan beliau. Langkah pertama sudah dilakukan, kalau ini perlu diperbaiki, hari Senin saya akan rapat dan berkoordinasi dengan OPD terkait," ujarnya.