DPR Sosialisasikan Tata Kelola Keuangan Digital, Cegah Mark Up Anggaran Sekolah

Komisi X DPR RI bersama Sekjen Kemendikdasmenmenggelar sosialisasi digitalisasi pengelolaan keuangan untuk mewujudkan tata kelola yang modern

DPR Sosialisasikan Tata Kelola Keuangan Digital, Cegah Mark Up Anggaran Sekolah
Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah saat memberikan sosialisasi tata kelola keuangan digital di Tasikmalaya, Sabtu (4/7/2026). Foto N Nurohman/Inilahkoran

INILAHKORAN.ID – Komisi X DPR RI bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menggelar sosialisasi digitalisasi pengelolaan keuangan untuk mewujudkan tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel. Kegiatan berlangsung di Hotel Horison Tasikmalaya, Sabtu (4/7/2026).

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, digitalisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, khususnya di lingkungan satuan pendidikan.

Menurutnya, penggunaan sistem digital akan memudahkan proses pengawasan sekaligus memastikan setiap penggunaan anggaran negara tercatat dengan baik.

"Digitalisasi sangat penting untuk mendukung tata kelola dan pengelolaan keuangan negara, terutama yang ada di sekolah. Hari ini kami bersama Biro Keuangan Kemendikdasmen melakukan sosialisasi agar penggunaannya semakin efektif dan semakin baik," ujarnya.

Ferdiansyah menjelaskan, implementasi digitalisasi sudah diterapkan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui sistem tersebut, penggunaan anggaran di setiap sekolah dapat dipantau secara real time karena seluruh transaksi dan penyerapan anggaran terekam dalam sistem.

Selain itu, penggunaan aplikasi digital dalam proses pembelanjaan dinilai mampu meminimalkan potensi penyimpangan, termasuk praktik mark up harga, karena seluruh transaksi dilakukan secara lebih terbuka, transparan, dan akuntabel.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah sekolah sebagai sampel untuk memastikan implementasi digitalisasi berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Ferdiansyah, tata kelola keuangan yang baik tidak hanya berdampak pada pengelolaan anggaran sekolah, tetapi juga dapat mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Neraca APBD yang sehat, kata dia, berpotensi menjadi salah satu syarat apabila pemerintah daerah ingin menerbitkan obligasi daerah di masa mendatang.


Editor : Ahmad Sayuti