DPRD Jabar Bakal Ajak Pemprov dan Perguruan Tinggi, Atasi Dinamika Skandal JFLS 2024

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna bakal mengajak pemerintah provinsi dan perguruan tinggi untuk berdiskusi guna mengatasi dinamika dugaan skandal JFLS 2024.

DPRD Jabar Bakal Ajak Pemprov dan Perguruan Tinggi, Atasi Dinamika Skandal JFLS 2024
DPRD Jabar pun mendengar adanya dugaan kecurangan dalam penerimaan beasiswa progran JFLS 2024 menyeruak karena dinilai tidak transparan. (yuliantono)

INILAHKORAN, Bandung - Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna bakal mengajak pemerintah provinsi dan perguruan tinggi untuk berdiskusi guna mengatasi dinamika dugaan skandal JFLS 2024.

Dimana DPRD Jabar pun mendengar adanya dugaan kecurangan dalam penerimaan beasiswa progran JFLS 2024 menyeruak karena dinilai tidak transparan.

"Saya kira saya ingin mendiskusikan ini (JFLS 2024) secara khusus dengan Pak Pj Gubernur (Bey Machmudin), juga dengan pimpinan perguruan tinggi, supaya kita punya cara pandang yang sama," kata Buky di DPRD Jabar, Kamis 14 November 2024.

Dia melanjutkan, harus ada kesepakatan bersama bagaimana program yang telah lahir tersebut, dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

Terkait persoalan yang terjadi, Buky berharap dapat bisa segera selesai supaya tidak mengganggu di kemudian hari.

"Kalau ada persoalan, harus diselesaikan. Saya mau ngajak diskusi khusus soal ini," ucapnya.

Sebelumnya, skandal Jabar Future Leaders Scholarship JFLS 2024 telah memasuki babak baru. Setelah Inspektorat Jabar telah mengantongi sejumlah temuan, yang bakal direkomendasikan kepada Pj Gubernur Bey Machmudin untuk ditindaklanjuti.

Tidak hanya terkait pembatalan mahasiswa penerima beasiswa, program JFLS 2024 tersebut juga tidak menutup kemungkinan akan dibubarkan, sesuai kebijakan Pemprov Jabar.

Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani mengklaim telah mengantongi sejumlah rekomendasi, hasil penelusuran mendalam terkait program tersebut.

Eni mengatakan, secepatnya Inspektorat Jabar akan menghadap Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin, untuk ditindaklanjuti akan hasil temuan tersebut.

"Ini masih asumsi kami. Harus dilaporkan ke Pak Gubernur. Nanti itu (menunggu) persetujuan Pak Gubernur. Kalau kami hanya menyampaikan rekomendasi, berdasarkan kepentingan dan asumsi," ujar Eni saat dihubungi.

"Ini sifatnya rahasia, tapi nanti pasti Pak Gubernur (ungkapkan), kalau misalnya sudah jelas keputusannya, karena ini menyangkut hal besar," imbuhnya.


Editor : Doni Ramdhani