DPRD Jabar Dorong Daerah Maksimalkan Aset dan PAD

INILAHKORAN.ID - Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat mulai dirasakan sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk memperlambat pembangunan, maupun mengurangi kualitas pelayanan publik.

Ketua DPRD Jabar sekaligus Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Buky Wibawa Karya Guna menegaskan, kemajuan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan daerah menjaga pertumbuhan dan pembangunan di tengah berbagai tantangan fiskal.

Buky mengatakan, keberhasilan agenda pembangunan nasional tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat, melainkan harus ditopang oleh daerah yang kuat, mandiri, dan produktif.

Maka dari itu, DPRD Jabar kata Buky, menyatakan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Meski demikian, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah agar berjalan efektif.

"Program prioritas Presiden itu juga kami dukung sepenuhnya dengan bahasa dan pengertian yang bisa diterapkan secara efektif dan efisien di daerah," ujar Buky dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPSI di Bali, Senin (29/6/2026). 

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, ia mengakui pemerintah daerah merasakan dampak berkurangnya dana transfer dari pusat. Namun ia menilai situasi tersebut justru harus menjadi pemicu lahirnya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Itu memang dirasakan oleh kami di daerah pengurangan dana transfer ya. Tetapi bukan berarti bahwa pembangunan tidak bisa berlanjut. Nah disinilah justru tantangannya kita mengerti keuangan di pusat, dan kami di daerah juga akan mendorang kepala daerah agar lebih kreatif menjalankan roda pembangunan,” katanya.

Menurutnya, salah satu potensi yang masih belum digarap maksimal oleh banyak pemerintah daerah adalah pemanfaatan Aset daerah. Pendataan ulang dan optimalisasi Aset, dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru yang mampu memperkuat Pendapatan Asli daerah (PAD), sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Rakernas ADPSI tahun ini juga sambung Buky, menjadi forum penting untuk membahas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Isu tersebut mengemuka, seiring meningkatnya tuntutan daerah untuk memperoleh ruang fiskal yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya mengatakan, Rakernas ADPSI menjadi wadah strategis bagi DPRD se-Indonesia untuk menyatukan pandangan terkait berbagai persoalan pembangunan nasional. 

Kehadiran lebih dari 240 peserta dari berbagai provinsi, disebut menjadi bukti kuatnya komitmen daerah dalam memperkuat sinergi antarlembaga legislatif.

Dalam forum tersebut, Bali turut menyuarakan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi.

"Di Bali juga punya pariwisata yang nanti kami akan bahas tentang bagaimana fiscal pusat terhadap daerah khususnya provinsi Bali. Ini mendapat perhatian karena pariwisata ini kami tidak bisa hitung, beda dengan hasil bumi dan hasil alam. Tapi secara devisa, kami penyubang devisa kira-kira berangka di 160-170 Triliun pertahun,” ucapnya.

Kontribusi besar sektor pariwisata kata dia, terhadap devisa nasional perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal pusat. Dengan karakteristik ekonomi yang berbeda dari daerah penghasil sumber daya alam, Bali berharap memperoleh skema dukungan yang lebih proporsional.

Rakernas ADPSI pun diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret terkait penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kemandirian pendapatan, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah guna memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah tantangan ekonomi nasional.***