DPRD Jabar Dorong Realisasi Pembangunan Flyover Kiaracondong

INILAHKORAN.ID - Kemacetan akut di simpang Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Ibrahim Adjie, kawasan Samsat Kiaracondong, kembali menjadi sorotan. Panjangnya antrean kendaraan akibat durasi lampu lalu lintas yang bisa mencapai 12 menit, dinilai sudah melampaui batas kewajaran dan mendesak penanganan serius.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan kembali menghidupkan dorongan pembangunan Flyover Samsat Kiaracondong, sebagai solusi permanen untuk mengurai kepadatan kendaraan di salah satu titik macet paling padat di Kota Bandung itu.

Persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Ibrahim Adjie selama ini kerap menjadi sumber keluhan warga. Pada jam sibuk pagi maupun sore, kendaraan mengular panjang karena pengendara harus menunggu siklus lampu merah hingga 720 detik atau sekitar 12 menit.

Lamanya waktu tunggu itu bahkan memunculkan sindiran publik di media sosial beberapa waktu lalu. Kawasan tersebut sempat viral dengan sebutan “Lampu Merah Perenggut Masa Muda” karena dianggap terlalu lama menahan pengguna jalan.

“Bahkan ada yang bilang sampai bisa bikin mie di situ,” ujar Tedy, baru-baru ini.

Menurutnya, persoalan kemacetan di kawasan Samsat Kiaracondong tak bisa lagi ditangani dengan solusi parsial. pembangunan flyover dinilai menjadi opsi paling rasional, karena dapat memecah kepadatan arus kendaraan yang bertemu di persimpangan utama tersebut.

Meski rencana pembangunan sempat mengemuka beberapa tahun lalu, Tedy mengakui pembahasannya kini meredup. Sebab itu, Komisi IV DPRD Jabar ingin kembali mendorong agar proyek strategis tersebut masuk daftar prioritas pembangunan daerah.

“Kami akan dorong lagi, pembahasan sekarang. Sehingga mudah-mudahan bisa masuk prioritas pada tahun anggaran 2027 nanti,” harapnya.

Tak hanya di tingkat daerah, DPRD Jabar disebutnya juga pernah menjajaki komunikasi dengan pemerintah pusat. Responsnya positif, namun realisasi proyek masih terbentur persoalan klasik, yakni kebutuhan pembebasan lahan yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami mendorong agar komunikasi terkait Flyover Samsat Kiaracondong ini bisa dibuka kembali. Baik di Kota Bandung, provinsi, maupun ke tingkat pusat,” katanya.

Tedy menegaskan, pembangunan flyover tersebut bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, melainkan tuntutan masyarakat yang setiap hari terdampak kemacetan berkepanjangan di kawasan itu. Karena itu, ia meminta adanya langkah konkret antara pemerintah daerah hingga pusat agar proyek tak kembali tenggelam sebagai sekadar wacana.

“Jadi kami mendorong Pak Gubernur (Dedi Mulyadi dan Pak Farhan (Wali Kota Bandung) untuk mendiskusikan kembali. Kalaupun memang enggak mampu untuk pengadaan lahannya, ya disampaikan ke pemerintah pusat,” tandasnya.***