Soal SPMB 2026, Saeful Bachri Usul Sosialisasi Dimulai Enam Bulan Sebelum Pendaftaran

INILAHKORAN.ID – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Saeful Bachri, menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan. Menurutnya, minimnya waktu sosialisasi terhadap kebijakan baru menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai keluhan dari masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Saeful Bachri saat menghadiri kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Rumah Makan Genah Calik, Kota Tasikmalaya, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya hingga tingkat anak ranting.

Saeful menjelaskan, kegiatan pengawasan tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat mengenai pelaksanaan berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mulai dari sektor pendidikan hingga perekonomian. Berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan kebijakan di DPRD.

Ia mengungkapkan, saat ini DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB 2026. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum proses penerimaan murid baru dimulai.

Menurut Saeful, pemerintah perlu memberikan waktu yang lebih panjang agar masyarakat memahami secara utuh mekanisme SPMB, termasuk penggunaan aplikasi, persyaratan administrasi, jalur penerimaan, hingga tahapan pendaftaran.

Karena itu, ia mengusulkan agar Sosialisasi SPMB dilakukan paling sedikit enam bulan sebelum pendaftaran dibuka sehingga sekolah dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan.

"Ini harus menjadi evaluasi. Salah satunya menurut saya adalah sosialisasi yang kurang waktunya. Program yang baru ini kan perlu waktu, jadi mepet kemarin, sehingga sekolah tidak ada waktu untuk menjelaskan ke masyarakat secara utuh. Akibatnya banyak keluhan dari masyarakat. Jangan sampai tahun depan terjadi lagi. Harus diantisipasi jauh-jauh hari," ujar Saeful.

Ia menambahkan, ruang sosialisasi yang lebih panjang akan membantu masyarakat memahami seluruh ketentuan sehingga potensi kesalahan maupun kebingungan saat proses pendaftaran dapat diminimalkan.

"Saya usulkan ke teman-teman di pansus melalui Partai Demokrat, minimal enam bulan sebelum penerimaan murid baru itu masyarakat sudah tahu," pungkasnya.

Saeful berharap hasil evaluasi Pansus Pendidikan DPRD Jawa Barat dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan SPMB pada tahun mendatang, sehingga proses penerimaan murid baru berjalan lebih transparan, tertib, dan minim keluhan dari masyarakat.***