DPRD Jabar Dorong Sekolah Rakyat Bandung Punya Kawasan Terintegrasi Permanen

INILAHKORAN.ID-Komisi V DPRD Jawa Barat menegaskan pentingnya pembangunan kawasan pendidikan yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung.

Program yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu itu dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar mampu mencetak lulusan berkualitas sekaligus menekan angka putus sekolah.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, saat melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 Kabupaten Bandung, Selasa, 28 Juli 2026.

Hasbullah mengatakan fasilitas yang saat ini digunakan masih dinilai cukup representatif untuk mendukung proses belajar mengajar. Pemanfaatan aset milik KONI Kabupaten Bandung, seperti asrama atlet dan gedung perkantoran, dinilai mampu memenuhi kebutuhan operasional sekolah pada tahap awal.

"Untuk sementara fasilitas yang digunakan sudah cukup representatif. Namun ke depan, Sekolah Rakyat harus memiliki kawasan tersendiri yang terintegrasi karena konsepnya adalah sekolah berasrama sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan tidak bercampur dengan aktivitas publik," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan kawasan pendidikan khusus menjadi kebutuhan mendesak karena konsep Sekolah Rakyat mengusung sistem asrama yang memerlukan lingkungan belajar yang lebih fokus, aman, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik.

Ia mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Selain itu, terdapat rencana pembangunan empat Sekolah Rakyat baru untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Bagi Komisi V DPRD Jawa Barat, pengembangan Sekolah Rakyat bukan sekadar menambah ruang belajar, tetapi menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program tersebut dinilai relevan mengingat Jawa Barat masih menghadapi tantangan tingginya angka putus sekolah.

Karena itu, DPRD Jabar meminta pemerintah daerah memberikan dukungan maksimal, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan sekolah umum.

"Kami berharap pemerintah daerah ikut mendukung program pemerintah pusat ini, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Output yang ingin kita jaga bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik," katanya.

Selain persoalan infrastruktur, Komisi V DPRD Jabar juga menerima berbagai aspirasi mengenai kesejahteraan tenaga pendidik. Meski proses rekrutmen guru menjadi kewenangan Kementerian Sosial, pemerintah daerah dinilai tetap memiliki peran penting dalam memberikan dukungan agar para guru dapat menjalankan tugas secara optimal.

Hasbullah menekankan setiap rencana penambahan Sekolah Rakyat harus didasarkan pada data yang akurat. Pemetaan angka putus sekolah dan jumlah masyarakat miskin ekstrem menjadi dasar utama dalam menentukan kapasitas serta lokasi pembangunan sekolah.

Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang berisiko kehilangan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Program ini memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal di asrama, kebutuhan konsumsi, hingga perlengkapan belajar.

"Ini berarti negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di masa depan," tandas Hasbullah.***