DPRD Jabar Dukung Penuh Semangat Pemprov Tetapkan APBD 2026 Rp30,496 Triliun

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mendukung penuh semangat Pemerintah Provinsi (Pemprov) di bawah komando Gubernur Dedi Mulyadi yang begitu percaya diri, dengan menetapkan APBD 2026 sebesar Rp30,496 triliun.

Menurutnya, semangat ini patut diapresiasi, di tengah semua kemungkinan yang diakuinya memang berat. Sebab, dengan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun, realistisnya APBD 2026 di angka Rp28,7 triliun.

"Breakthrough ya kan. Targetnya memang sangat tinggi. Tapi saya lihat beliau (Dedi Mulyadi) sangat optimis," ujar Ono dikutip Rabu 3 Desember 2025.

Dia menilai, target APBD 2026 sebesar Rp30,496 triliun tersebut bisa saja terealisasi. Seperti kans kembali normalnya TKD dari pemerintah pusat, seiring dengan pulihnya ekonomi nasional.

"Kedua, beliau masih memperjuangkan terkait dana bagi hasil pajak yang masih tersisa (ditunggak Kementerian Keuangan). Kalau dari sisi angkanya masih Rp191 (miliar) yang 2023," ucapnya.

Selain itu, restrukturisasi pembayaran pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga dapat dilakukan, guna menyeimbangkan fiskal Jabar.

Sebab, setiap tahun seperti di 2026, Pemprov Jabar harus membayar cicilan PEN sebesar Rp560 miliar, dengan jangka waktu hingga 2029.

"Maka dengan usulan restrukturisasi, itu bisa dicicil sampai dengan 2034. Kalau ini direalisasi oleh pemerintah, maka paling tidak dari 560 kita hanya bisa bayar misalnya per tahunnya sekitar Rp200 miliar," katanya.

Tidak hanya itu, APBD 2026 senilai Rp30,496 triliun itu juga dapat direalisasi dengan negoisasi ulang aset pemerintah yang disewa swasta.

Contohnya seperti lahan yang dijadikan hotel di samping Lapangan Gasibu, yang mana tiap tahunnya hanya membayar sewa Rp2 miliar. Di mana kerja sama sejak 2012 dengan skema sistem Build of Transfer (BOT) akan berlangsung selama 35 tahun.

Tidak hanya itu, optimalisasi BUMD menurutnya juga bisa dilakukan, agar deviden ke Pemprov Jabar dapat terdongkrak.

Misalnya dari Bank BJB kata Ono, yang selama ini konsisten di angka Rp200-250 miliar. Jumlah tersebut menurutnya bisa bertambah, seiring dengan kinerja positif Bank BJB.

"Rasional sekali, karena catatan kami Bank Jabar ini BOP masih sangat tinggi. Pada saat kita bicara efisiensi, saya yakin Rp400 miliar (deviden) bisa tercapai," katanya.

Belum lagi BUMD lain seperti Migas Utama Jabar (MUJ) yang menurutnya berpotensi meningkatkan deviden bagi Pemprov Jabar, dalam memastikan APBD 2026 di angka Rp30,496 triliun.

"Ini kan ada potensi, karena ada PI 10 persen dengan ONWJ. Kita berharap MUJ bukan hanya mengharapkan 10 persen keuntungan dari eksplorasi migas. Tapi juga ada usaha lain yang dibentuk," ujarnya.

Belum lagi optimalisasi pajak dan retribusi yang menurut Ono juga dapat dilakukan, guna memastikan APBD Jabar 2026 sesuai dengan harapan.

"Mudah-mudahan bisa kita jalankan bersama-sama, dengan kolaborasi. Kita sih yakin, Gubernur sudah menghitung cermat terkait APBD atau belanja daerah yang sebesar itu," tandasnya.***