DPRD Jabar Nilai Implementasi Makan Bergizi Gratis Harus Diawasi Maksimal

INILAHKORAN, Bandung - DPRD Jabar menilai implementasi program makan bergizi gratis harus diawasi maksimal.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari mengatakan, alokasi Rp1 triliun untuk program makan bergizi gratis dari APBD murni Pemprov Jabar 2024 harus diawasi, guna mengantisipasi tidak terjadi penyelewengan.

"Dalam program makan bergizi gratis Pemprov Jabar memproyeksikan anggaran sebesar Rp1 triliun. Pada implementasinya harus diawasi semua kelompok masyarakat supaya tidak terjadi penyelewengan," ujar Zaini Shofari dalam diskusi refleksi akhir tahun di Gedung DPRD Jabar, Jumat 27 Desember 2024.

Pengawasan ini, kata Zaini, bertujuan untuk menghindari terjadinya monopoli oleh satu korporasi seperti penyediaan bahan baku, serta memastikan pemerataan ekonomi terjadi di Jawa Barat.

"Dalam suplai bahan baku harus diatur dengan melibatkan hasil produksi masyarakat daerah sekitar, misalnya Karawang, Indramayu, dan Cianjur yang merupakan sentra produksi beras. Hal ini akan terjadi penyebaran pemertaan pertumbuhan ekomomi di Jabar," ucapnya.

Sementara, Anggota Komisi III DPRD Jabar Mohammad Romli mengatakan, anggaran sekitar Rp1 triliun dari Pemprov Jabar ini, adalah untuk membantu pemerintah pusat yang secara nasional menyiapkan Rp71 triliun untuk program ini.

"Jadi provinsi itu posisinya membackup program nasional. Nanti diformulasi bagaimana implementasinya," ucap Romli.

Sebab pihaknya belum mendapatkan secara detail bagaimana program ini akan dijalankan. Utamanya siapa pengelolanya, barangnya, hingga distribusinya, selain akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota akan ada sentral pembuatnya.

Adapun menurut Zaini, program makan bergizi gratis ini perlu mendapat dukungan daerah dengan adanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri, kata Zaini, seharusnya juga menjadi skala prioritas strategis dalam pembangunan meski ada tantangan berat yang dihadapi.

Tantangan berat itu, seperti menyusutnya lahan produktif pertanian, pengembangan bibit unggul, distribusi ketersediaan pupuk bersubsidi, infrastruktur tani dan teknologi pertanian.

"Terkait ketahanan pangan peran pemerintah daerah harus membantu petani membangunkan lahan tidur dan membantu petani dalam peralatan teknologi pertanian. Pemerintah harus memfasilitasi banyak pihak untuk menunjang dan mendukung ketahanan pangan. Dan sekarang akan ada pemutusan rantai distribusi pupuk yang panjang, sehingga menjadi angin segar untuk menciptakan ketahanan pangan di Jabar," tandasnya.