DPRD Jabar Respons 36 Kritik PMII, Buky Wibawa Siap Jembatani Bertemu Dedi Mulyadi

INILAHKORAN.ID - Puluhan catatan kritis, mulai dari kemiskinan, pengangguran, disampaikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kala beraudiensi dengan DPRD Jabar, Senin malam (25/5/2026).

Sebanyak 36 poin aspirasi mahasiswa disebut akan ditelaah lebih lanjut, termasuk permintaan PMII agar dapat berdialog langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna menilai, kritik yang disampaikan PMII merupakan masukan konstruktif yang perlu mendapat ruang pembahasan bersama pemerintah.

Menurutnya, keberadaan mahasiswa dapat menjadi pelengkap bagi DPRD dalam menyerap persoalan masyarakat yang belum seluruhnya tertangkap di lapangan.

“Saya kira kan ini aspirasi yang menurut saya positif ya,” kata Buky usai audiensi bersama PMII.

Ia menjelaskan, DPRD sengaja menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam forum tersebut untuk memberikan penjelasan teknis terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

“Jadi kami juga dari DPRD merasa bahwa, kalau toh ada yang bolong-bolong dari rakyat kami, kan bisa diisi oleh masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa,” ujarnya.

Buky mengatakan, forum audiensi itu juga menjadi ruang sinkronisasi antara kritik mahasiswa dan penjelasan teknis pemerintah daerah agar titik persoalan dapat terlihat lebih jelas.

“Nah tadi kita kan mengundang beberapa OPD, supaya bisa menjelaskan secara teknis ya, jadi antara aspirasi mahasiswa dengan yang disampaikan secara teknis dari beberapa OPD, jadi kan bisa kelihatan tuh bolongnya di mana,” tuturnya.

Salah satu poin yang mengemuka dalam audiensi adalah permintaan PMII untuk bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. DPRD pun menyatakan siap menjembatani komunikasi tersebut.

“Kemudian juga akhirnya meminta dijembatani untuk bisa ketemu dengan gubernur, supaya gubernur juga bisa menjelaskan program-program beliau yang bisa langsung didengar langsung,” katanya.

Buky mengaku telah menyampaikan keinginan PMII kepada Dedi Mulyadi melalui pesan singkat. Namun, ia menegaskan jadwal pertemuan tetap menyesuaikan agenda gubernur.

“Tadi saya sudah WA Gubernur, menyampaikan keinginan, adik-adik PMII kan untuk berkomunikasi dengan Gubernur. Semua bisa bertemu, nanti kan kita lihat waktunya kapan,” ucapnya.

Selain soal audiensi, isu pengembangan kawasan terpadu di Jatinangor turut disinggung dalam pertemuan tersebut. Kendati belum dibahas secara spesifik, DPRD Jabar mengaku telah melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kebutuhan kawasan tersebut.

“Secara khusus belum, tapi kita sudah kunjungan ke sana untuk melihat situasi di sana. Ada keinginan kayak Polsek, Koramil, kurang memadai. Jadi ada keinginan juga diintegrasi di satu wilayah,” ujarnya.

Ia menambahkan, rencana pengembangan kawasan terpadu di Jatinangor perlu pembahasan lintas kewenangan mengingat wilayah tersebut berkaitan dengan aset provinsi, jalan nasional, hingga aktivitas kendaraan berat.

“Kalau di aset provinsi, tentu harus dibicarakan. Iya, saya kira harus, karena memang disitu kan ada jalan nasional, ada tiga wilayah-wilayah provinsi, jadi harus dibicarakan,” tandasnya. ***