DPRD Jabar Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat Mengenai KEN, Sebelum Tancap Gas Eksekusi Raperda RUED

INILAHKORAN, Bandung - Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat masih menunggu hasil akhir dan kepastian kebijakan pemerintah pusat mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN), sebagai dasar dan acuan, sebelum tancap gas dalam penyusunan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Ketua Pansus III DPRD Jabar Junaedi menuturkan, KEN dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) akan menjadi pedoman utama daerah dalam menyusun RUED. 

Menurut Junaedi, regulasi KEN menjadi role model dalam kaitannya penyusunan kebijakan energi daerah. Sehingga posisinya KEN menjadi sangat penting untuk dijadikan acuan dasar bagi daerah. 

Meskipun hingga saat ini belum tersedia dokumen final, yang menjadi acuan utama untuk RUED. Informasi yang didapatkan adalah bahwa terdapat perkembangan terkait penetapan KEN yang sedang dalam proses finalisasi.

“Kami ingin memastikan apakah informasi tersebut benar. Jika benar, ini merupakan langkah maju, meskipun belum diputuskan menjadi Peraturan Pemerintah," kata dia, saat audiensi bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.

"Tetapi, jika substansinya sudah disepakati dengan DPR RI, khususnya komisi terkait, maka nantinya bisa menjadi patokan kami dalam menyusun ketentuan yang diatur dalam Raperda RUED Jawa Barat,” imbuhnya.

Junaedi menyampaikan, urgensi kepastian kebijakan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perubahan yang dapat menghambat penyusunan RUED di tingkat provinsi.

Kepastian tersebut dibutuhkan, agar Jawa Barat memiliki pedoman yang lebih jelas dalam merancang strategi transisi energi yang berkelanjutan.

“Tentunya kami sangat berharap dan akan terus mengawal perkembangannya agar RUED Jawa Barat bisa segera ditetapkan dan menjadi panduan dalam pengelolaan energi berkelanjutan,” tandasnya.