DPRD Jawa Barat Tunggu Keputusan Pusat Atasi Krisis Guru dan PPPK

INILAHKORAN.ID - DPRD Jawa Barat masih menunggu hasil pembahasan pemerintah pusat, terkait penanganan krisis guru dan penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini menjadi persoalan di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan, pembahasan mengenai kebutuhan guru saat ini masih dilakukan Komisi V DPRD Jabar, guna memastikan data yang digunakan benar-benar akurat sebelum menjadi dasar pengambilan kebijakan.

“Saat ini masih dibahas di Komisi V DPRD Jawa Barat untuk mendapatkan angka-angka yang valid,” ujar Iswara di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung baru-baru ini.

Menurutnya, persoalan kekurangan guru tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat daerah. DPRD Jabar terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, karena kebijakan terkait formasi guru dan PPPK berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

Iswara mengungkapkan, DPRD Jabar telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan, serta DPR RI yang saat ini tengah membahas berbagai opsi penyelesaian persoalan tenaga pendidik.

“Khususnya terkait permasalahan guru dan penataan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Kita masih menunggu hasil rapat tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, hasil pembahasan di tingkat pusat akan menjadi acuan penting dalam menentukan langkah lanjutan untuk mengatasi kekurangan guru di Jawa Barat. 

Selain menyangkut pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, pembahasan tersebut juga berkaitan dengan kepastian status dan skema kerja PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

DPRD Jabar berharap, keputusan yang dihasilkan pemerintah pusat dapat memberikan solusi konkret terhadap krisis guru yang selama ini menjadi tantangan dunia pendidikan, sekaligus menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah-sekolah negeri di Jawa Barat.