DPRD KBB Bakal Dorong Kualitas Guru Honorer Usai Diangkat PPPK Paruh Waktu

INILAHKORAN.ID - Sebanyak 5.812 guru honorer dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi terangkat di Kabupaten Bandung Barat (KBB), dengan 3.110 di antaranya merupakan tenaga kependidikan (tendik) atau guru dari Dinas Pendidikan. 

Ketua DPRD KBB, Mochamad Mahdi, mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama erat antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memenuhi kewajiban terhadap tenaga pendidikan (guru( yang telah bertugas bertahun-tahun.
 
"Alhamdulillah, kami tidak hanya fokus pada pengangkatan status saja, tapi juga akan mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan kualitas para guru," kata Mahdi, Senin 19 Januari 2026.
 
Untuk sisanya sebanyak sekitar 1.500 tenaga honorer yang belum terangkat, Mahdi menjelaskan bahwa Komisi I dan Komisi IV DPRD bakal terus berjuang guna menjawab harapan mereka. 

"Bayangkan, sebagian dari mereka sudah menunggu hingga 18 tahun tanpa kejelasan status. Makanya hal ini terus menjadi pembahasan kami, dan in sya Allah akan kita perjuangkan secara maksimal," kata Mahdi.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang berani mengambil kebijakan untuk mengangkat ribuan guru honorer yang kini resmi menjadi P3K paruh waktu.

"Kami dari DPRD KBB mengapresiasi langkah berani yang diambil pak bupati di tengah efisiensi anggaran, namun tetap memperhatikan kesejahteraan para guru," kata Nur.

Bahkan, lanjut Nur, ada penambahan anggaran bagi para tenaga pendidik dalam hal ini P3K paruh waktu sebesar Rp77 miliar untuk 14 bulan ke depan.

"Penambahan anggaran itu sudah dilakukan sejak 1 Januari 2026 ini," ucapnya. 

Diberitakan sebelumnya, selama bertahun-tahun pengabdian tak selalu diimbangi dengan hak yang setara. Namun kini, sebanyak 3.110 guru dan tenaga kependidikan P3K paruh waktu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa bernapas lega lantaran gajinya kini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan lagi bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Hal itu disampaikan Ketua Forum guru Tenaga Kependidikan (FGTK) KBB, Riki Triyadi, dalam acara syukuran peringatan ulang tahun ke-1 forum tersebut di Gedung Sudirman, Pusdiklatpassus Batujajar, Sabtu 17 Januari 2026.
 
"Sebenarnya perjuangan P3K paruh waktu ini sangat luar biasa. Hari ini kita mengadakan syukuran sebagai ucapan terima kasih kepada Pemerintah KBB, yakni Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Baperjakat, BKPSDM, dan Disdik yang telah mendukung pendataan hingga pengangkatan kita," ungkap Riki saat ditemui.***