Dukungan Pemprov untuk SMK Masih Terputus, Wakil Ketua Komisi X DPR RI: Anggaran Habis Hanya untuk Bayar Gaji dan Tunjangan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengaku, pihaknya belum bisa menangkap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk SMK.
INILAHKORAN, Ngamprah - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengaku, pihaknya belum bisa menangkap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk SMK.
Padahal, SMK merupakan jenjang pendidikan yang kewenangannya ada provinsi. Pasalnya, jika dukungan tersebut hanya mengandalkan bantuan dari pusat tentu perkembangan SMK tidak akan cepat.
"Karena pusat harus mengcover ribuan sekolah jenjang SMK seluruh Indonesia," kata Dede Yusuf saat ditemui di SMK Bandung Barat, Rabu 21 Desember 2022.
Kendati begitu, jelas dia, karena SMK ini kewenangannya di Jabar tentunya harus disupport. Namun, terkait dukungannya seperti apa, tapi tetap harus menssuport.
Ia menyebut, pendanaan untuk pendidikan dari pusat itu banyak mulai dari bantuan alat, pelatihan kurikulum dan sebagainya.
"Kalau dari provinsi tentu kita harapkan paling tidak fisik kan bisa dan saya pun di sini mendorong beasiswa untuk anak-anak," sebutnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, anggaran pendidikan yang ada di provinsi itu 70 persen dari pusat, namanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan.
"DAU dan DAK pendidikan itu diberikan kewenangan untuk daerah dan provinsi untuk mengaturnya. Namun, mustinya bisa sinergi dengan program pusat. Jadi tidak bisa untuk tidak membackup program pusat, karena 70 persen alokasinya dari pusat," tuturnya.
Ia pun menyayangkan, pengalokasian anggaran DAU tersebut terputus lantaran habis dialokasikan untuk bayar gaji, bayar tunjangan-tunjangan.
"Tapi kita lihat sederhananya aja, ada gak perubahan SMA/SMK yang berubah, ternyata tidak banyak. Dari situ kita bisa melihat ada hal yang terputus antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah," bebernya.*** (agus satia negara)
