Efisiensi Anggaran Lebihi Target, DPRD Jabar Optimistis Program Prioritas Segera Tuntas

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara optimistis, program prioritas Pemprov di bawah komando Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan dapat segera tuntas.

Sebab, dalam efisiensi anggaran yang dilakukan. Dimana direalokasi ke program layanan masyarakat, mampu terkatrol melebihi target.

Iswara mengungkapkan, sekitar Rp5 triliun lebih anggaran dari efisiensi yang sudah dikumpulkan, dalam implementasi Inpres 1/2025 ini.

Angka ini juga telah sesuai dengan target yang dicanangkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, pada APBD perubahan 2025.

"Alhamdulillah, menindaklanjuti intruksi presiden, kami DPRD dan Pemprov Jabar sudah melakukan efisiensi di berbagai belanja perjalanan dinas, belanja makan minum, perjalanan ke luar negeri, rapat-rapat di luar kantor, sewa gedung, ATK dan belanja-belanja yang tidak terlalu prioritas semua kami pangkas," kata Iswara di Kota Bandung baru-baru ini.

Dari serangkaian simulasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar sebesar Rp3 triliun, nyatanya berhasil bergeser ke angka lebih besar.

"Hasilnya melebihi target awal. Ditargetkan sekitar Rp4 triliun, nyatanya hari ini kita berhasil efisiensi sekitar Rp5,5 triliun," ucapnya.

Hasil efisiensi ini kata Iswara, akan dialihkan untuk pembangunan yang lebih berkualitas, seperti infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, fasilitas dan sarana kesehatan untuk menurunkan angka stunting, elektrifikasi dan fasilitas lalin, hingga ruang kelas baru (RKB).

"Prinsipnya semua hasil efisiensi ini akan dialihkan untuk pembangunan yang lebih berkualitas di Jabar menuju Jawa Barat Istimewa," kata dia.

Dia berharap, beragam persoalan di tengah masyarakat, perlahan dapat segera diselesaikan Pemprov Jabar. Tentunya berkolaborasi melibatkan pemerintah kabupaten/kota.

"Pemprov dan DPRD Jabar saat ini sedang menata kembali bagian hulu dan hilir agar mencegah terjadinya banjir saat cuaca ekstrem melanda. Kita juga sudah meminta untuk melakukan moratorium di Kawasan Bandung Utara sebagai upaya dalam menangani masalah banjir yang kerap terjadi di Kota Bandung dan sekitarnya," tandasnya.***