Ekonomi Kota Bandung On Track, Namun Farhan Nilai Kesejahteraan Belum Merata
Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terus menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terus menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Pemkot Bandung menilai, persoalan kualitas kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, secara makro kondisi ekonomi Kota Bandung berada dalam jalur yang tepat. Pada semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,46 persen. Lalu melambat tipis menjadi 5,23 persen pada triwulan ketiga. Dalam periode yang sama, tingkat kemiskinan turun menjadi 3,78 persen dan tingkat pengangguran terbuka juga menurun.
“Secara umum, ekonomi Kota Bandung on track. Pertumbuhan berjalan baik, kemiskinan dan pengangguran menurun,” kata Farhan, Senin 15 Desember 2025.
Meski begitu, ia menilai penurunan angka kemiskinan belum mencerminkan perbaikan kualitas kesejahteraan secara merata. Ketimpangan sosial di Kota Bandung masih relatif tinggi. Gini ratio Kota Bandung berada di angka 0,4 lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3.
“Jumlah penduduk miskin memang berkurang. Tetapi kualitas kemiskinan masih menjadi tantangan, karena ada kelompok masyarakat yang justru semakin rentan,” ucapnya.
Farhan menegaskan, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk menggeser fokus pembangunan dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju pemerataan kesejahteraan. Menurut ia, pembangunan harus mampu menjangkau kelompok rentan yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh manfaat pertumbuhan ekonomi.
Sedangak, Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo menyebut penguatan Satu Data Kota Bandung menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi sosial ekonomi warga secara lebih presisi termasuk hingga tingkat rukun warga.
“Dengan data yang kuat dan terintegrasi, pemerintah bisa merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Anton.
Editor : Doni Ramdhani
