Farhan Respons Sorotan Edi Brokoli soal Fasilitas Penyeberangan Jalan Soekarno Hatta

Kritik mengenai minimnya fasilitas penyeberangan di ruas Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung kembali mencuat ke publik setelah disuarakan Edi Brokoli.

Farhan Respons Sorotan Edi Brokoli soal Fasilitas Penyeberangan Jalan Soekarno Hatta
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan

INILAHKORAN.ID - Kritik mengenai minimnya fasilitas penyeberangan di ruas Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung kembali mencuat ke publik setelah disuarakan Edi Brokoli melalui media sosialnya. Sorotan tersebut, menyinggung kurangnya infrastruktur keselamatan bagi pejalan kaki di salah satu ruas jalan tersibuk di Kota Kembang.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, pemerintah kota sebenarnya memiliki keinginan memperbanyak pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO). Namun, proses tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari desain hingga skema pembiayaan.

“Kalau JPO kan sebetulnya kita sangat ingin membangun di mana-mana, tetapi dalam hal ini kita harus betul-betul memperhatikan desain. Kedua, juga kita memperhatikan seberapa besar investasi yang mesti kita berikan untuk JPO ini,” kata Farhan, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, selama ini pembangunan JPO kerap melibatkan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema investasi di mana fasilitas tersebut juga dimanfaatkan sebagai media reklame. Namun regulasi terkait hal itu, masih dalam tahap pengembangan.

“Selama ini JPO itu selalu dikerjasamakan dengan pihak investor, membangun JPO kemudian dimanfaatkan untuk reklame. Memang saat ini banyak sekali peminatnya untuk membangun JPO yang dijadikan sebagai alat investasi untuk reklame. Tetapi regulasinya kan baru,” ucapnya.

Farhan juga menyebut, pemerintah kota baru saja melakukan penertiban terhadap sejumlah bando reklame bermasalah dan tengah menginventarisasi JPO yang dibangun pihak swasta dikembalikan pengelolaannya kepada pemerintah kota.

“Pemerintah Kota Bandung juga baru saja melakukan penertiban terhadap 14 dari 19 bando reklame yang bermasalah. Maka JPO yang sudah dibuat oleh swasta itu, sedang diinventarisasi untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bandung,” ujar dia.

Menurutnya, jumlah JPO di Kota Bandung masih tergolong sedikit sehingga pemerintah saat ini tengah melakukan kajian terhadap berbagai usulan pembangunan di sejumlah titik.

“Nah, untuk itu kami memang sedang melakukan review terhadap berbagai macam usulan pembangunan JPO di berbagai macam titik,” jelasnya.

Farhan menegaskan, pemerintah sangat memperhatikan berbagai masukan termasuk dari masyarakat dan turut prihatin atas sejumlah insiden yang terjadi terkait keselamatan lalu lintas.

“Tentu kami sangat memperhatikan berbagai macam usulan termasuk dari kang Edi Brokoli, dan kami juga sangat prihatin atas berbagai macam insiden yang terjadi,” tutur dia.

Dia juga mengingatkan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga keselamatan di jalan raya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau kepolisian semata.

“Pemerintah Kota Bandung bersama kepolisian memastikan agar masyarakat menyadari betul arti dari keselamatan berlalu lintas, memastikan semua pengemudi betul-betul memperhatikan hak pejalan kaki, hak pesepeda yang secara kondisi tentu saja jauh lebih lemah dibanding dengan kendaraan bermotor lainnya,” ujarnya.

Farhan menambahkan, keselamatan lalu lintas membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat. “Ini membutuhkan kerja bersama secara kolaborasi, bukan sendiri-sendiri. Bukan hanya ranah pemkot, bukan hanya kepolisian atau dinas perhubungan. Tetapi semua elemen masyarakat harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kita di jalan raya,” tandas dia.***


Editor : JakaPermana