Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon Nilai Eksekutif Terkesan Tak Punya Niatan Bangun Infrastruktur Jalan

INILAHKORAN, Cirebon - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon menilai, pihak eksekutif terkesan tidak punya niatan untuk membangun infrastruktur jalan. Sehingga, masih banyak jalan rusak dan dikeluhkan masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon H Khanafi dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD TA 2022, Rabu 7 Juni 2023.

Menanggapi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon TA 2022 yang disampaikan dalam hantaran bupati pada rapat paripurna 5 Juni 2023, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon memberikan beberapa catatan.

Pertama, soal pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah dengan komponen, pajak daerah terealisasi 100 persen lebih, retribusi daerah terealisasi 119 persen lebih, hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 142 persen lebih, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
terealisasi 100 persen lebih.

"Ini merupakan prestasi dinas terkait, akan tetapi pendapatan daerah dari pendapatan transfer dan bantuan keuangan baik yang dari pusat maupun yang dari provinsi ada yang kurang dari 100 persen, apakah ini bukti kurang nya lobby-lobby di kementrian atau di provinsi sehingga terkesan tidak adanya pengawalan dana tersebut?" kata Khanafi.

Selanjutnya, jika melihat realisasi belanja dari tahun ke tahun, selalu terealisasi kurang dari 99 persen, apakah ada unsur kesengajaan agar dinas atau SKPD terkesan mengefisienkan anggaran atau agar ada silpa.

Dirinya juga mencermati jumlah silpa yang mencapai Rp 200 miliar lebih. Bupati terkesan tidak punya ide atau niatan untuk membangun infra struktur jalan di Kabupaten Cirebon yang kondisinya sangat memprihatinkan. sehingga sudah terkenal untuk yang melintas di Kabupaten Cirebon.

“Kalau sudah terbangun dari tidur di kendaraan berarti sudah masuk di wilayah Kabupaten Cirebon," ucapnya.

Ia juga menyampaikan keprihatinan terkait situasi ekonomi di Kabupaten Cirebon yang semakin serba mahal. Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon juga mengingatkan bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tetapi, kata dia, tidak juga diartikan sempit dengan seremoni bagi-bagi sembako dan santunan untuk kelompok tertentu, akan tetapi program yang riil dan langsung berimbas signifikan pada peningkatan daya beli masyarakat yang diimbangi dengan penurunan harga kebutuhan pokok harus dipikirkan.

"Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan pandangan umum ini ada hal yang tidak berkenan," ungkapnya.*** (maman suharman)