Gencar Pembangunan di Objek Wisata Ciwidey dan Lembang, FK3I Soroti Ancaman Lingkungan

INILAHKORAN.ID-Keberadaan berbagai objek wisata di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dinilai perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.

Menjamurnya pembangunan wisata di dua kawasan tersebut dikhawatirkan memicu persoalan lingkungan dan kerentanan bencana di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Koordinator FK3I Pusat, Dedi Kurniawan, yang menilai pertumbuhan wisata di kawasan Bandung Selatan (KBS) dan Kawasan Bandung Utara (KBU) sudah berlangsung secara masif dan cenderung tidak terkendali.

“Dari pantauan kami di kawasan Ciwidey dan Lembang, wisata tumbuh sangat cepat, mulai dari wahana bermain, vila, hotel, hingga resto dan kafe. Namun kehadiran wisata tersebut penting untuk dilakukan pengecekan secara serius,” ujar Dedi, Senin 12 Januari 2026. 

Menurutnya, evaluasi perlu mencakup berbagai aspek krusial, seperti tata bangunan, analisis lalu lintas, serta pengelolaan lingkungan, termasuk persoalan sampah dan sanitasi. Selain itu, status lahan tempat berdirinya objek wisata juga harus dipastikan.

“Perlu dilihat, wisata-wisata itu berdiri di kawasan apa, apakah di kawasan konservasi, hutan lindung, atau kawasan lainnya. Ini penting karena dampaknya bisa jangka panjang,” ujarnya.

Dedi mengingatkan, jika tidak diawasi secara ketat, keberadaan wisata di dua kawasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, seperti perubahan fungsi resapan air, kerusakan ekosistem hutan, hingga meningkatnya risiko bencana.

“Kami melihat dalam 10 tahun ke depan, kawasan yang biasa kita sebut KBU dan KBS ini sangat memungkinkan mengalami kerusakan ekosistem hutan, pengelolaan sampah yang tidak terkendali, serta kerentanan bencana,” katanya.

Ia menilai pemantauan dan pengawasan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Apalagi, kawasan Ciwidey dan Lembang dikenal sebagai wilayah yang rentan, baik dari sisi lingkungan maupun keberadaan flora dan fauna khas.

“Kalau dibiarkan, kami yakin tidak akan bertahan lama. Dampak buruk akan terjadi secara tidak langsung dari hadirnya wisata yang sporadis dan tidak terkelola,” ujarnya.

Untuk itu, FK3I Pusat meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan bersama para ahli lintas bidang, guna mencegah semakin liar dan sporadisnya pembangunan wisata di kawasan tersebut.

“Kami minta Gubernur melakukan pengecekan bersama para ahli agar pembangunan wisata bisa dikendalikan dan tidak merusak lingkungan,” katanya.***