Harkopnas 2026: Pemprov Jabar Ingin Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi Masa Depan

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 sebagai momentum kebangkitan, sekaligus transformasi koperasi agar menjadi kekuatan utama ekonomi rakyat di tengah tantangan zaman.

Komitmen tersebut mengemuka dalam peringatan Harkopnas 2026 yang digelar di Sentra Bisnis KUKM (Senbik KUKM) Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (30/7/2026). 

Mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, Pemprov Jabar menegaskan pentingnya modernisasi tata kelola koperasi, regenerasi anggota, hingga penguatan koperasi berbasis sektor produksi.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menegaskan, koperasi masih menjadi instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Bahkan, Pemprov Jabar membuka peluang penyusunan regulasi yang mendorong perusahaan memiliki koperasi karyawan.

"Mari kita perkuat lagi perekonomian kita dengan koperasi. Kita buat regulasi yang bagaimana mewajibkan setiap perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar, ini ada koperasi karyawan," ujar Erwan dalam sambutannya.

Menurut Erwan, keberadaan koperasi di lingkungan perusahaan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi pekerja sekaligus memperkuat kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina menegaskan, peringatan Harkopnas tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi titik awal perubahan besar dalam pengembangan koperasi di Jawa Barat.

"Yang pasti kita tidak melaksanakan warisannya, tetapi kita mengambil masa depan kooperasinya," ucapnya.

Yuke menilai, koperasi harus bertransformasi menjadi organisasi bisnis yang profesional, modern, dan berdaya saing tinggi. Bahkan, koperasi didorong berkembang menjadi holding company yang mampu mengintegrasikan berbagai sektor usaha sekaligus menarik minat generasi muda.

Berdasarkan data Diskuk Jabar, saat ini terdapat sekitar 33 ribu koperasi di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 25 ribu koperasi berstatus aktif, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sementara sisanya tidak aktif karena tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Jumlah anggota koperasi aktif tercatat mencapai 7,7 juta orang. Angka itu masih jauh dari potensi Jawa Barat yang memiliki sekitar 50 juta penduduk, dengan sekitar 36 juta jiwa berada pada usia produktif.

"Nah ini yang perlu kita gaungkan, harus kita kenalkan koperasi-koperasi. Makanya tadi saya ke Pak Wagub, Pak kita ada keinginan untuk meregenerasi koperasi. Masuk ke sekolah-sekolah, mudah-mudahan bisa disupport," tuturnya.

Sebab itu, Diskuk Jabar mendorong program regenerasi koperasi melalui dunia pendidikan agar generasi muda lebih mengenal dan tertarik terlibat dalam gerakan koperasi sejak dini.

Selain regenerasi, Pemprov Jabar juga mengarahkan perubahan paradigma koperasi dari sektor konsumsi menuju koperasi produsen yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Fokus pengembangannya menyasar sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi kekuatan utama Jawa Barat sebagai daerah agraris.

Dalam skema tersebut, koperasi diharapkan berperan sebagai agregator, distributor, sekaligus integrator rantai pasok. Hasil produksi petani, peternak, dan nelayan tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan.

Guna mendukung penguatan ekosistem tersebut, Pemprov Jabar menjalin kolaborasi dengan sejumlah BUMN dan kementerian, termasuk Perum Bulog serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna memperkuat fasilitas pergudangan dan cold storage di wilayah Indramayu, Karawang, dan Subang.

Yuke menuturkan, Indonesia perlu belajar dari keberhasilan koperasi di berbagai negara yang mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional dan pemain global.

"Jadikan kooperasi itu jadi holding company. Itu untuk yang membangkitkan gairah anak muda, bahwa kooperasi itu bisa jadi holding company," ucapnya.

Yuke yang juga Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jabar ini berharap, pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Koperasi yang baru dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi koperasi, sehingga tidak hanya bergantung pada skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Transformasi tersebut diyakini menjadi langkah penting, guna memperbesar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah, sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat di Jabar.