Hati Menteri Hanif Mendidih Di TPPAS Lulut Nambo, Ini Alasannya !

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq marah - marah di Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo, Kabupaten Bogor.

Hati Menteri Hanif Mendidih Di TPPAS Lulut Nambo, Ini Alasannya !

INILAHKORAN, Bogor - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq marah - marah di Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo, Kabupaten Bogor.

Hal itu, karena sudah hampir satu hampir satu dekade, TPPAS Lulut Nambo yang dimiliki Pemprov Jawa Barat tidak juga beroperasi maksimal, yaitu mengelola 2.500 ton sampah perhari.

Dengan alasan ketiadaan investor, PT. Jabar Bersih Sarana Jabar, salah satu anak usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Jasa Sarana hanya mengelola sampah sebanyak 50 ton perhari.

"TPPAS Lulut Nambo kurang apa?, padahal pabrik semen ada dua (PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT. Solusi Bangun Indonesia) dan jaraknya hanya 4 Km dari TPPAS Lulut Nambo," kata Hanif Faisol Nurofiq kepada wartawan,  Rabu, 20 September 2025.

Hanif Faisol Nurofiq menuturkan keprihatinan dirinya pun mendesak agar TPPAS Lulut Nambo segera beroperasi maksimal, dan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat tidak gombal bercerita alasannya.

"Tidak usah gombal, saya bisa muntah dan mendidih mendengar cerita (alasannya), saya sudah tua dan kalau harus ada pemaksaan perusahaannya, saya siap," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ini, sedang membereskan TPA Sarimukti.

Sementara pemerintah kabupaten maupun kota, ugal - ugalan dalam pembuangan sampah dan juga untuk Bogor dan Depok, sebenarnya mengandalkan TPPAS Lulut Nambo.

"TPPAS Lulut Nambo ini ditunggu-tunggu beroperasi penuh, hingga TPA di Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok darurat sampah," jelasnya.

Ia juga menyarankan, agar TPPAS Lulut Nambo lebih memprioritaskan pengelolaan sampah anorganik, karena mengejar target produksi refuse develivered fuel (RDF).

"Sampah organik itu kalau diolah jadi RDF tidak maksimal, maka lebih baik TPPAS Lulut Nambo memprioritaskan mengolah sampah anorganik," tukasnya. 

Kepala DLH Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih menjelaskan bahwa investor TPPAS Lulut Nambo sebelumnya sudah diputus kontrak pada 22 Juni kemarin.

Pemprov Jawa Barat pun akan menggandeng PT. Indocement Tunggal Prakarsa menjadi investor atau mitra pembangunan TPPAS Lulut Nambo.

"Investor sebelumnya diputus kontrak kerjasamanya karena gagal menyediakan dana sebesar Rp 602 miliar, kini, PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk rencananya akan kami gandeng sebagai investor," jelas Ai Saaditah Dwidaningsih.

Ia menambahkan, bahwa PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk sebenarnya pernah menjadi calon investor yang pertama, namun karena suatu hal, Pemprov Jawa Barat memilih investor lainnya.

Informasi yang dihimpun Inilah Koran, bahwa Pemprov Jawa Barat sudah dua kali menggandeng investor asing, dan keduanya gagal membangun TPPAS Lulut Nambo (Reza Zurifwan).


Editor : Ahmad Sayuti