Herman Suryatman Beberkan Misi Besar Benahi Tata Kelola dan Keuangan Daerah

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengencangkan pengawasan internal birokrasi, dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ini ditempuh untuk memperkuat integritas pemerintahan daerah, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik berjalan akuntabel.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkapkan, koordinasi intensif telah dilakukan bersama Direktorat Gratifikasi KPK dan organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengoptimalkan pengendalian gratifikasi, baik di tingkat provinsi maupun 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Kemarin kami bersama Direktur Gratifikasi KPK dan lintas OPD melakukan konsolidasi bagaimana pengendalian gratifikasi di Pemprov Jabar dan 27 kabupaten/kota bisa optimal,” ujar Herman, Rabu (20/5/2026).

Kerja sama dengan lembaga antirasuah itu tidak berhenti pada pengawasan gratifikasi. Pemprov Jabar juga mulai mengevaluasi efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Bagi Herman, pembenahan birokrasi tak cukup hanya melalui slogan reformasi administratif. Sistem yang kuat, pengawasan yang ketat, dan tata kelola yang sehat menjadi fondasi utama agar kebijakan pemerintah berjalan efektif dan minim celah penyimpangan.

“Pengadaan barang dan jasa tentu harus akuntabel, demikian juga sistem pengawasan internal pemerintah. Kami berikhtiar kebaikan itu harus dibackup oleh sistem dan tata kelola yang baik,” katanya.

Pemprov Jabar kini juga memasang target ambisius, dengan menaikkan level maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dari level tiga ke level empat pada 2026. Peningkatan ini dinilai penting, untuk memperkuat kualitas pengendalian pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan berjalan lebih terukur.

Namun demikian, Herman menegaskan ukuran keberhasilan tata kelola tidak boleh hanya berhenti pada tertib administrasi. Menurutnya, hasil konkret dari setiap kebijakan dan proyek pemerintah harus menjadi fokus utama.

“Dari sisi angka mungkin bagus, tapi orientasinya harus ke outcome, benefit, dan impact. Jangan sampai administrasinya bagus tetapi hasil pekerjaannya tidak berkualitas,” tuturnya.

Sisi lain, Herman juga menyoroti tren digitalisasi pelayanan publik yang kerap dianggap solusi tunggal. Ia menilai pendekatan berbasis teknologi tetap harus dibarengi layanan manual agar pemerintah tetap mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih manusiawi.

“Digitalisasi itu salah satu tool saja. Jangan berpikir dengan digitalisasi semua urusan selesai. Faktanya kita harus multi channel, digitalisasi yes, manual juga yes,” ujarnya.

Dalam aspek keuangan daerah, Herman mengklaim fondasi fiskal Jawa Barat masih tergolong kuat. Sejumlah indikator, mulai dari konsistensi perencanaan dan penganggaran, pemenuhan mandatory spending, hingga transparansi anggaran disebut berada pada jalur positif.

Bahkan kata dia, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara terbuka di hadapan publik.

“Transparansi sampai penyusunan anggaran di-live-kan bersama Pak Gubernur, sampai gemetaran kita,” bebernya.

Meski diterpa pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat hingga sekitar Rp2,4 triliun, Pemprov Jabar tetap percaya diri menjaga laju pembangunan. 

Dengan total APBD mencapai Rp31 triliun dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp19 triliun, tingkat kemandirian fiskal Jawa Barat saat ini berada di angka 63 persen.

“Kami ingin membuktikan walaupun duitnya berkurang, pembangunan tetap kami dorong,” tutupnya.***