Imbas Hadirnya Sekolah Rakyat, Jumlah Ruang Belajar SLBN A Padjajaran Menyusut

INILAHKORAN, Bandung - Kehadiran sekolah rakyat di Sentra Wyata Guna, Kota Bandung nyatanya berimbas terhadap jumlah ruang belajar SLBN A Padjajaran yang sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut.

Dimana tadinya 37 ruangan digunakan, kini hanya 12 ruangan saja untuk semua jenjang pendidikan.

SLBN A Padjajaran sebelumnya sudah terdampak, saat beberapa ruangan direnovasi untuk dijadikan sekolah rakyat program dari Presiden Prabowo Subianto, dan sempat dipindahkan selama dua bulan lebih ke SLBN Cicendo.

"Kalau untuk pergeseran dari SLB Cicendo kembali ke SLB Pajajaran sebenarnya tidak ada kendala. Karena sesuai program di awal hanya 2,5 bulan," ujar Ketua Komite SLBN A Pajajaran, Dadang Ginanjar saat ditemui, Rabu 23 Juli 2025.

Setelah proses renovasi rampung dan proses belajar mengajar kembali ke gedung sekolah awal, di Sentra Wyata Guna. Jumlah ruangannya menyusut, karena digunakan untuk program sekolah rakyat. 

"Yang jadi masalah ketika kembali ternyata ruangan di sini sangat kurang, dalam arti yang sebelumnya ada 37 ruangan sekarang yang bisa digunakan hanya 12 ruangan saja untuk empat jenjang, TK, SD, SMP dan SMA," terang Dadang. 

Hal ini diakuinya berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, karena para siswa di SLBN A Padjajaran mayoritas merupakan anak-anak dengan hambatan penglihatan. Banyak dari mereka mengandalkan indra pendengaran, sebagai orientasi utama dalam memahami materi di kelas.

"Jadi ada satu ruangan diisi lebih dari dua rombongan belajar. Pembelajaran sudah jelas terganggu karena anak-anak kami terkendala penglihatan.Jadi orientasi yang digunakan itu pendengaran. Mungkin bisa dilihat ketika satu ruangan ada dua guru berbicara, otomatis anak tidak konsentrasi menerima pembelajaran yang harusnya dia dapatkan," tuturnya. 

Pihak sekolah dan komite orang tua kata Dadang, hanya bisa bersabar dan berharap Pemprov Jawa Barat segera turun tangan menyelesaikan persoalan mendasar ini, utamanya soal status kepemilikan lahan yang masih dipegang Kementerian Sosial.

"Kalau dari Disdik informasinya kemarin akan membangun di anggaran perubahan dan itu pelaksanaannya di tahun depan. Tapi kami dari komite orang tua tidak bisa berbuat banyak kalau masalah itu," ucap Dadang.

"Harapan kami lebih ke hak kepemilikan tanahnya agar bisa dihibahkan ke Pemprov Jabar untuk segera direalisasi. Karena secara administrasi pembangunan dan apapun itu tanpa status legalitas tanah tidak bisa dilakukan. Padahal SLB ini di bawah Pemprov Jabar," imbuhnya.

Menurutnya, para orang tua saat ini merasa secara perlahan seperti diusir dari sekolah yang telah menjadi rumah kedua anak-anak mereka. Dari awalnya memiliki delapan gedung, kini yang tersisa hanya dua gedung yang benar-benar bisa digunakan untuk pembelajaran.

"Kami khawatir karena sejarahnya kita berawal di Jalan Pajajaran nomor 50 dengan memiliki delapan gedung, kemudian berjalannya waktu berkurang jadi lima gedung, berkurang lagi jadi tiga gedung dan hanya dua gedung yang bisa digunakan, yakni gedung C dan B," ujar Dadang. 

"Alhamdulillah kami mendapatkan gedung baru yaitu gedung E, tapi itu tidak dijadikan ruang pembelajaran, tapi sebagai kantor kepala sekolah. Khawatir, dari 8 gedung menjadi dua yang efektif untuk pembelajaran," sambungnya.

Diketahui, SLBN A Pajajaran saat ini memiliki sekitar 116 siswa dari empat jenjang pendidikan. Namun keterbatasan ruang mengakibatkan sejumlah aktivitas pembelajaran tak lagi bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

Seperti, ruang musik SD hingga perpustakaan sudah tidak ada. Bahkan kegiatan ekstrakurikuler pun banyak yang terpaksa ditiadakan.

"Banyak kegiatan yang ditiadakan, termasuk eskul. Ruang musik jadi ruang kelas, jadi banyak eskul yang tidak bisa dijalankan di SLBN ini," pungkasnya.***