Tinjau Lahan untuk Sekolah Rakyat, Dedie: Pematangan Lahan Rampung 9 November

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meninjau lokasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan.

Menurutnya, area lahan saat ditinjau berupa tanah yang masih dalam tahap pembukaan dan perataan. Lahan itu dulunya sempat beroperasi agribisnis Rancamaya dan juga ada TPA atau tempat pembuangan akhir sampah. 

Kondisi eksisting di lokasi, sebagian besar bangunan terbengkalai meninggalkan beberapa bangunan kosong yang kini sudah dibongkar.

"Total 5 hektare, yang dalam proses land clearing ini 2,5 hektare. Nanti yang 2,5 hektar sebagian akan dipakai untuk sarana penunjang, selebihnya ruang terbuka," kata Dedie, pada Rabu (23/9/2026). 

Dedie menerangkan, rencananya land clearing ini akan diselesaikam sampai November 2026, setelah itu baru Pemkot Bogor akan berkoordinasi dengan pusat untuk pembangunannya. Sekolah rakyat ini mampu menampung 2.000 siswa SMP dan SMA.

Dedie memaparkan, pada di area bukit dipikirkan pula bagaimana sisi keamanannya, konstruksinya, kontur tanahnya dan yang lainnya. Untuk itu, hingga 9 November 2026 hal tersebut harus dipastikan menjadi fokus perhatian.

"Kemudian ada beberapa aset yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk sekolah rakyat. Supaya lebih nyaman daripada di dekat tebing kan gitu kan kasihan. Karena itu kami manfaatkan, toh yang akan sekolah juga anak-anak Kota Bogor," terang Dedie.

Dedie menjelaskan, untuk tahap awal, Pemkot Bogor masih melakukan pematangan lahan yang ditargetkan berlangsung hingga 9 November 2026. Setelah tahap tersebut selesai, pembahasan mengenai pembangunan akan dilanjutkan bersama Kemensos.

"Ini sampai dengan bulan 9 November 2026. Setelah itu baru kami akan bicara dengan Kementerian Sosial mengenai rencana pembangunan. Selama proses pematangan lahan, kami juga akan memastikan sejumlah aset yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberadaan Sekolah Rakyat. Tujuannya supaya lebih nyaman daripada di tebingan," jelasnya.

Dedie membeberkan, terkait pembiayaan, anggaran pembangunan Sekolah Rakyat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia mengaku belum mengetahui nilai total anggaran yang akan digunakan.

"Kami koordinasikan bersama-sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tahun 2004 lahan Terminal Agribisnis ini tidak operasional secara full karena aksesnya dari Warung Nangka ini kan sempit. Kami mulai membahas kemungkinan pelebaran akses menuju lokasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten dan Kota Bogor," jelasnya.

Dedie berpendapat, pelebaran akses tersebut diperlukan agar kendaraan dari Jalan Raya Bogor-Sukabumi dapat lebih mudah menuju kawasan Sekolah Rakyat melalui Warung Nangka.