Indonesia di Bawah Kepemimpinan Prabowo: Langkah Strategis Bergabung ke BRICS,Begini Kata Pakar

INILAHKORAN,Bandung – Keanggotaan penuh Indonesia dalam kelompok negara berkembang BRICS telah menjadi sorotan dunia.

Langkah strategis ini, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, diklaim sebagai upaya memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan memperjuangkan kepentingan nasional.

Peluang Emas bagi Indonesia

Riska Sri Handayani, Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, menilai bergabungnya Indonesia ke BRICS sebagai sebuah langkah berani yang dapat meningkatkan daya tawar Indonesia dalam negosiasi global.

Kerja sama ekonomi, teknologi, dan budaya dengan negara-negara anggota BRICS seperti China, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

Selain itu, keanggotaan di BRICS juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai representasi negara-negara berkembang di forum global.

Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mendorong kerja sama antarnegara.

Tantangan Geopolitik yang Mengintai

Namun, keanggotaan Indonesia di BRICS tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Rivalitas antara Amerika Serikat dan China, serta ketegangan geopolitik global, dapat membuat Indonesia terjebak dalam persaingan kekuatan besar.

Riska mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.

"Terlebih lagi, fakta bahwa Amerika Serikat saat ini kembali di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang dapat mengulang kembali perang dagang pada tahun 2018 yang lalu," ujar Riska dikutip dari ANTARA.

Dilema Indonesia: Mandiri atau Bergantung?

Pertanyaan mendasar yang kini dihadapi Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tekanan dari luar.

Di satu sisi, Indonesia ingin memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BRICS untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, Indonesia juga harus menjaga kedaulatan dan kemandiriannya dalam menentukan kebijakan luar negeri.

"Kedaulatan dan populasi 270 juta masyarakat adalah modal sekaligus tanggung jawab negara untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya tanpa harus mengikatkan diri pada salah satu kekuatan," tegas Riska.***