Ini Alasan Dedi Mulyadi Sidak Pabrik Aqua Subang

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan alasannya, melakukan inspeksi mendadak sidak ke pabrik Aqua Danone di Kabupaten Subang beberapa waktu lalu.

Dedi Mulyadi menjelaskan, sidak itu dilakukan salah satunya karena pihaknya menyayangkan banyak perusahaan yang beroperasi di Jabar, namun kantor pusatnya berada di luar.

"Perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kan kantor pusatnya semuanya di luar Jawa Barat, kita nggak boleh nyebut tempat. Di luar Jawa Barat, nah di situ kalau kantor pusatnya di luar Jawa Barat, maka yang paling nyaman itu yang punya kantor pusat," kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 29 Oktober 2025.

Dimana menurutnya, yang diuntungkan adalah daerah tempat kantor pusat tersebut berada. Sementara kawasan yang menjadi pabrik dirugikan, lantaran tidak mendapatkan pemasukan dari pajak.

Padahal infrastruktur daerah yang dijadikan pabrik turut terdampak, seperti jalan menjadi rusak, polusi, akibat adanya aktivitas pabrik tersebut.

Sedangkan daerah atau provinsi lain yang menjadi tempat kantor pusat perusahaan, mendapatkan keuntungan karena pajak yang dibayarkan oleh industri masuk ke mereka.

"Enggak usah ngelewatin mobil tronton, nggak usah tercemari lingkungannya, tidak usah kebisingan, bisa dapet dana bagi hasil dengan baik," ucapnya.

Sebab itu, Dedi meminta agar perusahaan tidak hanya membangun pabrik, tetapi juga turut membangun kantor pusatnya di Jabar. Supaya pajak yang dibayarkan, turut dirasakan oleh masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pabrik perusahaan tersebut.

"Nah saya ingin, kantor pusatnya di Jawa Barat dong, agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar sebagai objek dimana usaha itu dilakukan," katanya.

Tidak hanya Aqua, Dedi mengaku juga berencana akan melakukan sidak ke pabrik lain yang ada di Jabar untuk melakukan analisis.

"Semua, kan saya bilang saya pasti akan tiba-tiba datang ke sebuah perusahaan untuk melakukan analisis. Jadi ya bukan hanya Aqua, seluruh perusahaan di Jawa Barat, baik perusahaan air mineral, maupun non air mineral," katanya.

Prinsipnya lanjut dia, ini merupakan upaya Pemprov Jabar agar ada kontribusi dari perusahaan kepada pembangunan infrastruktur.

"Perusahaan air ini Pemprov Jabar tidak mungut pajak. Kemudian aksesnya langsung ke jalan provinsi kemudian pengguna terbesarnya adalah perusahaan tersebut, kan tidak adil," tandasnya