Ini Bukti 'Piring Kotor" Bertebaran di Kabupaten Bogor, dari Komplek Tegar Beriman Hingga Pelosok Desa

INILAHKORAN, Bogor – Mulyadi tak sekadar memberi peringatan kepada Rudy Susmanto tentang “piring kotor” di Kabupaten Bogor. Dia beberkan pula sejumlah contoh.

Salah satu “piring kotor” itu terbukti ketika Bupati Bogor Ade Yasin bermasalah dengan kasus korupsi pada tahun 2021 lalu.

Saat itu, Ade Yasin diamankan aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat kasus suap. Uang suap diberikan anak buahnya kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memuluskan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Menurut Mulyadi, apa yang terjadi saat itu merupakan perilaku inisiatif membawa bencana (IMB).

“Dua tahun lalu pernah saya suarakan terkait tatakelola APBD kabupaten Bogor,  akan berat menjalankan amanah memimpin Kabupaten Bogor apabila birokratnya masih saling sandera,” kata Mulyadi, politisi Partai Gerindra itu, kepada wartawan, Senin 29 Juli 2024.

Menurut Mulyadi, sebagian aparatur di Kabupaten Bogor masih berorientasi mencari penghasilan, bukan pengabdian.

“Sebagian mereka itu bukannya tulus melakukan pengabdian,” ujar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu.

Dalam banyak peristiwa, beragam kasus korupsi melanda banyak pejabat di Kabupaten Bogor. Sebelumnya, Rachmat Yasin, Bupati Bogor yang kemudian digantikan adiknya Ade Yasin, bahkan dua kali mendapatkan hukuman dari majelis hakim Pengadilan Tipikor.

“Piring kotor” itu bahkan terberan hingga ke pelosok desa. Saat ini saja, sedikitnya lima kepada desa di Kabupaten Bogor bermasalah dengan pertanggungjawaban dana desa, termasuk bantuan keuangan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade).

Rudy Susmanto, sebutnya, akan mendapatkan tugas berat dalam pembenahan yang selama ini menyebabkan tidak meratanya pembangunan di Bumi Tegar Beriman.

“Momentum terpilihnya Rudy Susmanto sebagai Bupati Bogor ketika nanti Allah SWT meridhoi, maka harus kita mereset ulang,” katanya kepada wartawan, Senin 29 Juli 2024.

Dia bahkan menggaungkan jika perlu harus dilakukan audit investigasi terhadap tata kelola ABPD Kabupaten Bogor. Sebab, selama ini terbukti hal tersebut bermasalah.

Ia pun mengingatkan Rudy Susmanto, jika birokrat Pemkab Bogor saling tersandera oleh banyak kepentingan personal dan kelompok.

Karena itu, mindset yang dimiliki sebagian besar ASN di Kabupaten Bogor masih berorientasi penghasilan dan bukannya pengabdian.

“Itu hal yang bakal memberatkan langkahnya jika nanti memenangkan Pilbup Bogor 2024,” tambah Mulyadi. (*)