Jadi Mitra Bulog Dinilai Berat, Ini Penjelasan Wali Kota Bandung

INILAHKORAN.ID - Pedagang sembako di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung mengeluhkan sulitnya bergabung menjadi mitra distribusi Bulog, untuk mendapatkan pasokan MinyaKita dengan harga sesuai HET. Kondisi itu, dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat harga minyak goreng di tingkat eceran masih tinggi di luar ritel Mitra Bulog.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, dari hasil peninjauan di Pasar Sederhana terdapat dua kendala utama yang dihadapi pedagang ketika ingin menjadi Mitra Bulog. Hal tersebut berkaitan dengan aspek administrasi, dan skema pembayaran yang dinilai memberatkan pedagang kecil.

“Pertama, masalah administrasi. Untuk hal ini tentu akan kami tindak lanjuti dengan menurunkan petugas, agar proses administrasi bisa dipermudah,” kata Farhan, Senin (20/4/2026).

Selain itu, dia menjelaskan terdapat kewajiban pembayaran purchase order (PO) secara tunai bagi pedagang yang ingin menjadi Mitra Bulog. Ketentuan tersebut, dianggap cukup berat bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal.

“Kedua, kendala yang lebih berat adalah kewajiban pembayaran purchase order secara tunai bagi yang ingin menjadi Mitra Bulog. Hal ini cukup memberatkan bagi pedagang kecil,” ucapnya.

Karena kendala tersebut dituturkan Farhan, banyak pedagang akhirnya tetap memilih jalur distribusi pasar bebas meskipun harga yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan harga dari Bulog. Hal tersebut, berdampak pada terbatasnya efektivitas distribusi 30 persen pasokan Bulog dalam menstabilkan harga di pasar.

"Kami pastikan bahwa pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Terutama dalam penyederhanaan administrasi, dan evaluasi mekanisme pembayaran agar lebih ramah bagi pedagang kecil," ujar dia.***