Jaga Pangan Lawan Kekeringan

Oleh: Yuliantono

INILAH, Bandung - Musim kemarau selalu identik dengan tanah yang retak dan sumur yang mengering. Namun, tahun ini ancamannya jauh lebih besar. 

Ketika fenomena El Nino Godzilla diperkirakan memperpanjang kemarau di Jawa Barat, yang dipertaruhkan bukan hanya ketersediaan air, tetapi juga ketahanan pangan jutaan warga.

Memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memperkuat berbagai langkah mitigasi. 

Tujuannya bukan hanya menghadapi potensi krisis air bersih, tetapi juga memastikan produksi pertanian, stok pangan, dan stabilitas harga tetap terjaga ketika curah hujan terus menurun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Linda Al Amin, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema pengamanan pasokan pangan. 

Salah satu yang menjadi andalan adalah optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai penyangga ketika daerah-daerah mulai mengalami tekanan pangan.

"Pemerintah Jawa Barat menjalankan sejumlah langkah taktis diantaranya Penyaluran CPPD, Memobilisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis pangan, sehingga dapat digunakan untuk kondisi darurat maupun stabilisasi pasokan," ujar Linda, Kamis (6/8). 

Selain menyalurkan cadangan pangan, pemerintah juga mempercepat pengadaan stok beras untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau berlangsung.

Di sisi lain, stabilitas harga pangan menjadi perhatian yang tak kalah penting. Pemerintah akan memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerentanan tinggi agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

"GMP akan ditingkatkan secara berkala di berbagai kabupaten/kota untuk membantu menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. di daerah dengan harga tinggi dan wilayah rentan," ucapnya.

Pengamanan pasokan juga dilakukan melalui koordinasi yang lebih erat dengan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), distributor, hingga pemerintah kabupaten dan kota. 

Bersamaan dengan itu, pemantauan stok serta harga komoditas strategis dilakukan secara intensif melalui sistem informasi pangan agar gejolak pasokan maupun kenaikan harga dapat dideteksi sejak dini.

Namun, menjaga ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan memastikan gudang penyimpanan tetap terisi. Produksi di tingkat petani juga harus diselamatkan agar ancaman gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan.

Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi produksi, mulai dari pompanisasi, optimalisasi jaringan irigasi, percepatan masa tanam, penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, hingga pengamanan lahan sawah.

"Mitigasi produksi, antara lain, pompanisasi, optimalisasi irigasi, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengamanan lahan sawah," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar tidak menunggu bencana datang sebelum mengambil langkah antisipasi. 

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jawa Barat diperkirakan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.

"Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September," ujar Dedi.

Dia meminta pemerintah daerah segera memetakan wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Menurutnya, kebutuhan air masyarakat dan lahan pertanian harus dipastikan tetap terpenuhi sebelum dampak kemarau semakin meluas.

"Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerjasama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air," tuturnya.

Peringatan yang sama juga disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Menurutnya, tanda-tanda kemarau ekstrem mulai terlihat, terutama di kawasan Pantai Utara Jawa Barat.

"Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September," paparnya.

BMKG memperkirakan musim kemarau di Jawa Barat berlangsung selama tiga hingga tujuh bulan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran lahan, penurunan produktivitas pertanian, hingga tekanan terhadap ketersediaan pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini. (gin)