Jalan Inpres di Cipongkor Bandung Barat Ditutup, Warga Terisolasi

INILAHKORAN.ID-Akses satu-satunya jalan penghubung keluar-masuk perkampungan di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), ditutup total dan viral di media sosial.

Jalan Inpres yang selama ini menjadi urat nadi warga ditutup oleh PT Humala Abadi Raya Nusantara, pihak yang disebut sebagai pelaksana proyek perbaikan jalan.

Penutupan dilakukan dengan alasan belum terselesaikannya pembayaran dari instansi terkait kepada pihak pelaksana selama hampir satu tahun.

Kondisi tersebut membuat warga resah. Terlebih, penutupan jalan dilakukan tanpa sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya.

Penutupan baru diketahui warga pada Selasa (1/9/2026), saat mereka hendak beraktivitas keluar-masuk kampung.

Warga Kaget Jalan Tiba-tiba Ditutup

Asep (30), salah seorang warga setempat, mengaku terkejut ketika mendapati akses yang biasa digunakan tiba-tiba tidak dapat dilalui.

"Kami baru tahu kemarin saat hendak keluar kampung, jalan sudah ditutup. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada sosialisasi sama sekali. Kami tidak tahu menahu soal permasalahan pembayaran antara pihak pelaksana dengan instansi terkait," ungkap Asep, Rabu (2/9/2026).

Menurut Asep, Jalan Inpres tersebut bukan sekadar jalan biasa, melainkan satu-satunya akses vital yang menghubungkan warga di dalam kampung dengan wilayah luar.

Dengan ditutupnya jalan tersebut, warga mengaku tidak memiliki rute alternatif untuk keluar maupun masuk kampung.

Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menyeberangi sungai di sekitar lokasi, baik menggunakan perahu maupun berenang.

Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko, terutama ketika debit air sungai meningkat.

"Tidak ada jalan lain kalau jalan ini ditutup, kami benar-benar tidak bisa ke mana-mana. Satu-satunya jalan adalah menyeberangi sungai. Bayangkan saja, jika ada orang sakit yang harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, bagaimana caranya? Ini sangat menyulitkan dan membahayakan kami semua," tuturnya.

proyek jalan Disebut Terkendala Pembayaran

Berdasarkan informasi yang diketahui warga, perbaikan Jalan Inpres tersebut dilakukan atas inisiatif pihak desa yang kemudian bekerja sama dengan pihak swasta sebagai vendor pelaksana.

PT Humala Abadi Raya Nusantara disebut sebagai pihak yang mengerjakan proyek perbaikan jalan tersebut.

Namun, warga mengaku tidak mengetahui adanya perjanjian tertulis maupun kesepakatan yang secara khusus menjamin akses masyarakat tetap terbuka selama dan setelah pekerjaan berlangsung.

"Setahu kami, memang dari pihak desa yang mengupayakan perbaikan jalan, lalu bekerja sama dengan pihak swasta sebagai pelaksana. Tapi soal perjanjian akses, kami tidak pernah tahu ada hal demikian. Yang kami tahu, jalan itu diperbaiki agar kami bisa lewat dengan lebih baik," jelas Asep.

Asep memahami apabila penutupan tersebut dilakukan sebagai bentuk tekanan agar pihak yang berwenang segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pelaksana proyek.

Namun, menurutnya, persoalan tersebut seharusnya tidak berdampak langsung terhadap masyarakat yang sama sekali tidak berkaitan dengan masalah keuangan proyek.

"Wajar saja jika mereka ingin mendesak pembayaran yang belum diselesaikan. Tapi kembali ke sini, yang menjadi korban justru adalah kami, masyarakat biasa, yang tidak tahu menahu soal transaksi tersebut. Kami tidak ikut menentukan kebijakan, tapi kami yang menanggung akibatnya," ungkapnya.

Warga Khawatir Jalan Dibongkar Kembali

Keresahan warga semakin meningkat setelah muncul kabar bahwa pihak pelaksana berencana membongkar kembali jalan yang telah diperbaiki apabila persoalan pembayaran tidak segera menemukan solusi.

Meski informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut, kabar itu telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

"Saya mendengar desas-desus tersebut, bahwa jalanan ini bisa dibongkar kembali jika tidak ada solusi. Memang harus dikonfirmasi kebenarannya, tapi jika benar terjadi, bagaimana nasib kami? Jalan ini satu-satunya harapan kami untuk terhubung dengan dunia luar," ucap Asep.

Warga berharap seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, instansi berwenang hingga pihak pelaksana proyek, segera duduk bersama untuk mencari solusi.

Menurut Asep, persoalan pembayaran antara pihak pelaksana dan instansi terkait seharusnya dapat diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Warga Minta Pemkab Bandung Barat Turun Tangan

Asep juga menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai persoalan yang menyebabkan akses utama mereka ditutup.

"Harapan utama kami ingin adanya solusi yang adil dan baik untuk semua pihak. Jangan sampai masyarakat terus-menerus menjadi korban. Pihak vendor berhak mendapatkan haknya, itu wajar. Tapi selesaikanlah dengan cara terbaik tanpa harus menutup akses kami. Kami pun selayaknya berhak mengetahui apa sebenarnya persoalan ini," ucapnya.

Ia mengungkapkan perasaan sedih, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu di tengah warga.

Jalan yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat kini tidak dapat digunakan tanpa adanya solusi yang jelas.

Karena itu, Asep meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Tolong selesaikan secepatnya, jangan korbankan masyarakat. Kami membayar pajak, kami berhak mendapatkan akses jalan yang layak dan bisa dilalui tanpa kendala apa pun. Kami membutuhkan perhatian dan keadilan ini," pungkasnya.***