Jalan Tambang Menanti Kepastian

INILAH, Bogor - Rencana pembangunan jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor belum bisa segera berjalan. Setelah anggaran pembebasan lahan pada 2026 sebagian besar dialihkan untuk kebutuhan lain, proyek tersebut kini kembali disiapkan sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah pada awal 2027.

Dari anggaran awal Rp100 miliar, dana pembebasan lahan jalan khusus tambang pada 2026 tersisa Rp10 miliar. Sebagian besar anggaran dialihkan untuk pemeliharaan jalan, revitalisasi sekolah rusak, dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Pemkab Bogor berencana menyiapkan kembali anggaran untuk melanjutkan proyek tersebut. Namun, sebelum pembebasan lahan dilakukan, pemerintah daerah masih menunggu keputusan penetapan lokasi (Penlok) dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, penetapan lokasi diperlukan karena jalan khusus tambang yang direncanakan memiliki panjang sekitar 12 kilometer dengan kebutuhan lahan lebih dari lima hektare.

"Karena bentangan ruas jalan khusus tambang panjangnya 12 Km dan diperkirakan luasnya lebih dari 5 hektare, maka kita butuh Penlok dari Pemprov Jawa Barat," kata Rudy kepada wartawan, Kamis (5/11). 

Proses penetapan lokasi menjadi tahapan penting agar pembangunan jalan tidak berbenturan dengan aturan tata ruang. Pemprov Jawa Barat, menurut Rudy, tengah berhati-hati memastikan rencana tersebut tidak mengganggu peruntukan lahan, terutama kawasan sawah dilindungi.

"Pemprov Jawa Barat, tidak ingin lahan sawah dilindungi beralih fungsi," kata Rudy.

Setelah Penlok diterbitkan, Pemkab Bogor baru akan melangkah ke tahap penilaian harga tanah atau appraisal. Pemerintah daerah melalui tim appraisal akan mengajak para pemilik lahan bermusyawarah untuk membahas nilai tanah yang akan dibebaskan.

"Pemkab Bogor melalui tim appraisal akan ajak pemilik lahan untuk musyawarah membicarakan taksiran harga lahan mereka yang akan kami beli untuk dibangun jalan khusus tambang," tambahnya. (reza zurifwan/gin)