Jalan Terjal Dinas ESDM Wujudkan Jargas di Jawa Barat

INILAHKORAN, Bandung – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih tak menampik, bila pembangunan jaringan gas (Jargas) bukan perkara mudah. Padahal bila berhasil diwujudkan, akan sangat membantu masyarakat dalam menekan pengeluaran dalam kebutuhan rumah tangga.

Skema yang diterapkan sekarang melalui tabung, diakuinya tidak efisien. Bahan baku tabung yang mayoritas berasal dari luar negeri, turut membenani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum lagi alur pendistribusiannya yang panjang, ikut andil membengkaknya biaya sebelum sampai di tangan masyarakat. Sehingga Jargas adalah salah satu solusi paling efisien, kendati membutuhkan modal besar dalam membangun infrastrukturnya.

“Jargas ini masuk dalam RUED (Rencana Umum Energi Daerah) kita dan gap angkanya memang sangat tinggi. Baru beberapa daerah di Jawa Barat yang sudah memiliki Jargas, seperti Bogor, Bekasi. Masih banyak sekali PR kita akan hal ini untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Ai kepada INILAHKORAN baru-baru ini.

“Secara akses, Jargas ini lebih mudah. Lalu juga bisa mengurangi subsidi. LPG gas melon itu subsidinya luar biasa, membebani APBN. Tentunya Jargas ini salah satu solusi ideal, walaupun dalam prosesnya butuh biaya besar dalam pembangunan infrastruktur. Tapi kita tidak dia, karena kita ingin mewujudkan target tersebut supaya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” sambungnya.

Selain infrastruktur, tantangan lain adalah dalam mengevaluasi regulasi. Sebab kewenangan akan gas, dalam mengaplikasikan Jargas dibutuhkan restu pemerintah pusat. Melalui anak perusahaan Pertamina, Perusahaan Gas Nasional (PGN) yang memegang kendali dalam pendistribusian gas di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Ai mengaku mendorong PT Migas Utama Jabar selaku BUMD untuk melobi PGN agar diberi izin agar dapat mendistribusikan Jargas di Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya kolaborasi antara PGN dan PT Migas Utama Jabar dapat memecah permasalahan pendistribusian gas kepada masyarakat.

“Mengacu pada kewenangan, pemerintah provinsi tidak ada kewenangan dalam hal itu meski sumber gasnya ada di Jawa Barat. Maka kami mendorong PT Migas Utama Jabar untuk mengembangkan Jargas. Sambil kita siapkan regulasinya. Terakhir kita audiensi dengan Dirjen Migas dan mereka support sekali, terutama kerjasama BUMN (PGN) dengan BUMD,” ucapnya.

“Sebab pengembangan Jargas ini juga tergantung dari infrastruktur utama yang dibangun PGN. Apalagi transmisinya ini butuh investsi yang luar biasa. Tetapi minimal paling tidak dalam kerjasama ini dapat dikembangkan bertahap, dimulai dengan daerah yang dekat sama wilayah yang sudah eksisting dulu,” lanjutnya.

Kendati demikian dia berharap, infrastruktur Jargas ini dapat direalisasikan di seluruh Jawa Barat sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Terutama dalam penyediaan energi yang murah dan aman bagi masyarakat, di tengah melimpahnya sumber energi gas di Indonesia.

“Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi daerah, dalam berinvestasi mengembangkan Jargas ini. Kami berkeinginan se-Jawa Barat bisa menggunakan Jargas, walaupun memang butuh proses. Tetapi intinya kita berharap ini dapat terealisasi bertahap, minimal di wilayah yang dekat dengan jaringan transmisi dan berlanjut hingga seluruh Jawa Barat,” tutupnya. (Yuliantono)