Jemput Langsung Korban TPPO Maumere, Dedi Mulyadi Tak Ingin Kejadian Berulang

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga turut menyiapkan skema mitigasi agar para korban tidak kembali terjerumus dalam lingkaran eksploitasi.

Dedi Mulyadi turun langsung menjemput korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa 13 warga Jawa Barat di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur pulang,

Sebanyak 12 korban dijadwalkan dipulangkan dari Labuan Bajo ke Jakarta, Rabu (25/2/2026) besok. Namun mereka tidak serta-merta dipulangkan ke rumah masing-masing. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pendampingan menyeluruh bersama Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar serta DP3AKB Jabar.

“Korban tidak akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, namun akan diberikan pendampingan terlebih dahulu. Tapi kita susun terlebih dahulu kerangka kerja bersama para kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa 24 Februari 2026.

Langkah yang disiapkan Dedi tak berhenti pada aspek administratif. Ia ingin ada jaminan keberlanjutan hidup bagi para korban setelah kembali ke daerah asal.

“Dalam pemikiran saya, baiknya mereka langsung mendapatkan kembali pekerjaan,” ucapnya.

Isu tagihan utang dari tempat hiburan malam tempat para korban bekerja juga mencuat. Namun Dedi meminta agar persoalan tersebut tidak menjadi prioritas sebelum hak-hak korban dipastikan.

“Itu sebetulnya bisa kita atasi. Tapi jangan bicara dulu soal hutang piutang, sebelum pemeriksaan terkait hak-hak para korban ini mendapatkan kejelasan. Apakah selama bekerja di sana mereka memperoleh hak yang dijanjikan, dan sudah dibayarkan,” tuturnya.

Sisi lain, Dedi memastikan seluruh biaya kepulangan hingga uang pegangan awal para korban ditanggung dari dana pribadinya.

“Saya membiayai kepulangan 12 orang korban ini, termasuk memberikan biaya operasional atau pegangan saat mereka pulang ke rumah masing-masing nanti, semuanya dari gubernur,” ucapnya.

Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar menegaskan, kehadiran Dedi di Sikka tidak mengintervensi proses hukum yang berjalan. Penanganan perkara tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum setempat.

“Pak KDM ke Sikka itu memperhatikan sisi kemanusiaan, tanpa mengurangi dan menghalangi proses hukum. Proses hukum sudah berjalan dan akan didukung, sejauh ini Polres Sikka sudah menetapkan dua tersangka,” ujarnya.

Para korban sebelumnya telah berada selama satu bulan di safe house Tim Relawan Kemanusiaan Untuk Flores (TRUK-F) yang dipimpin Suster Fransiska Imakulata.

“Karena sudah sebulan mereka berada di penampungan, dan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, maka KDM berinisiatif memulangkan para korban ke Jabar dengan memakai dana pribadi Pak Gubernur,” katanya.

Pemprov Jabar juga memastikan komitmen mendukung proses hukum hingga tuntas. Jika korban dibutuhkan kembali untuk kepentingan penyidikan, pemerintah siap memfasilitasi.

“Apabila ke depan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan sebagai saksi, maka akan diberangkatkan lagi ke sana dengan biaya ditanggung gubernur. Ini sebagai bentuk penghormatan pada proses dan penegakan hukum yang berjalan,” tandasnya. ***