Kadin Jabar Desak Kadin Indonesia Ambil Sikap Tegas soal Dualisme Kepengurusan

INILAHKORAN, Bandung - Konflik dualisme kepengurusan Kadin Jabar kembali memanas. 

Wakil Ketua Kadin Jabar Galih F Qurbany menegaskan, Kadin Indonesia harus segera mengambil sikap tegas untuk menghentikan polemik yang berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi dunia usaha di Jabar.

Galih mengatakan, ketidakjelasan sikap Kadin Indonesia membuat kondisi internal Kadin Jabar semakin rentan. Menurutnya, ketidaktegasan itu dapat menimbulkan risiko keamanan hingga politik.

“Dampak dari ketidaktegasan Kadin Indonesia ini berbahaya, baik dari sisi keamanan maupun politis,” ujar koordinator lapangan itu di tengah-tengah aksi di Kantor Kadin Jabar, Rabu 19 November 2025.

Ia menuding ada pihak yang diuntungkan dari kondisi dualisme tersebut. 

“Salah satunya Kadin Almer, yang sama-sama tidak memiliki SK, dan sama-sama melakukan Musprov secara bersamaan pada 24 September, tapi di lokasi berbeda. Kadin Nizar ada di Bandung, Kadin Almer di Bogor. Semuanya mengklaim kebenaran," katanya.

Galih menegaskan, karena terjadi dualisme, Kadin Indonesia harus turun tangan memastikan kepastian hukum dan organisasi. Jika tidak, kata dia, yang menjadi korban adalah para pelaku usaha.

“Kita paham bahwa karena ada dualisme, maka sikap tegas dari Kadin Indonesia sangat diperlukan agar pengusaha tidak dikorbankan. Karena ujung tanduk perekonomian adalah pelaku usaha,” tegasnya.

Galih juga menyinggung besarnya kontribusi ekonomi Jawa Barat terhadap perekonomian nasional. 

"PDRB Jabar itu ranking kedua, hampir 16 persen dari PDB nasional. Pembiaran terhadap kepengurusan Kadin Jabar justru menghambat pertumbuhan ekonomi, padahal pemerintah hari ini sangat bersemangat mendorong ekonomi kerakyatan.”

Ia menilai bahwa organisasi sebesar Kadin harus dibangun berdasarkan aturan yang jelas, bukan kepentingan politik maupun kedekatan personal. 

“Organisasi ini harus dibangun oleh aturan main yang jelas, bukan oleh faktor politik, bukan kedekatan, bukan like and dislike. Kalau organisasi tidak diatur dengan benar, ia akan anarkis. Dan ini buktinya, kami tidak anarkis.”

Galih menegaskan kembali bahwa pihaknya telah menjalankan Musprov secara sesuai AD/ART dan didukung oleh 16 kabupaten/kota. 

"Berdasarkan aturan organisasi, Kadin yang menang adalah yang didukung 50 persen plus 1 dari 27 kabupaten/kota. Kami sudah lebih dari itu. Meski begitu, kami tetap serahkan kepada Kadin Indonesia karena hanya mereka yang bisa menerbitkan SK.”

Ia memperingatkan bahwa pembiaran ini tidak hanya berbahaya bagi ekonomi, tetapi juga bagi stabilitas organisasi. “Pembiaran ini berbahaya secara ekonomi, politik, dan bagi kamar dagang.”

Ia bahkan mengusulkan agar kedua kubu diuji ulang dalam forum yang adil. “Mereka mengklaim jagonya hebat, kami juga mengklaim jago kami hebat. Mari kita ciptakan arena baru, kita adu bersama-sama," kata dia.

Galih menegaskan bahwa tuntutan utama massa hanya satu: Kadin Indonesia harus bersikap.
“Tuntutannya ke Kadin Indonesia. Dan ada pihak yang diuntungkan, karena secara politis dia menempati kantor padahal belum berhak," katanya.