Karhutla Menggila

Oleh:
Yuliantono/Cesar Yudistira/
Agus SN

Kemarau tahun ini datang membawa ujian panjang bagi Jawa Barat. Di sejumlah wilayah, tanah mulai mengering, sumber air berkurang, sementara kobaran api muncul di lahan-lahan yang kehilangan kelembapan.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di tiga daerah sekaligus, yakni Kabupaten Sumedang, Sukabumi, dan Bandung, Senin (27/7).

Peristiwa itu menjadi bagian dari rangkaian panjang bencana musim kering yang terus meningkat sepanjang Juli.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat, hingga saat ini terdapat 46 kejadian karhutla di 14 kabupaten/kota dengan luas area terdampak mencapai 53 hektare.

Di Sumedang, api melahap kawasan Gunung Batu, bekas area Multimarindo, Dusun Pananjung, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 11.30 WIB itu membakar lahan seluas tiga hektare.Beruntung, petugas berhasil mengendalikan api sekitar pukul 14.15 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kebakaran lain terjadi di kawasan pegunungan Puncak Habibi, Kampung Nelayan, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

Api yang pertama kali terlihat dari kepulan asap di lereng gunung baru berhasil dipadamkan, Selasa (28/7) dini hari.

Sementara di Kabupaten Bandung, api membakar lahan semak belukar dan limbah kain di Kampung Badaraksa, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin. Dugaan sementara, kebakaran dipicu kelalaian manusia yang diperparah angin kencang.

Pranata Humas Ahli BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat mengatakan, seluruh titik kebakaran telah berhasil dipadamkan.

Namun, ancaman kebakaran masih membayangi selama kondisi kemarau berlangsung.

“Yang di Kabupaten Bandung, Puncak Habibi Kabupaten Sukabumi dan Gunung Batu Sumedang, alhamdulillah sudah padam,” ujar Hadi.

Menurut BPBD, sebagian besar karhutla dipicu aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah di lahan terbuka. Kebiasaan yang dianggap sederhana itu dapat berubah menjadi bencana ketika kondisi lahan kering dan angin bertiup kencang.

“Jangan membakar sampah di lahan terbuka. Itu bisa memicu kebakaran yang meluas ke lahan masyarakat,” katanya.

Bukan hanya api yang menjadi ancaman. Di sisi lain, kemarau juga membuat sejumlah wilayah Jawa Barat menghadapi krisis air bersih.

BPBD Jawa Barat mencatat, hingga 28 Juli 2026 pukul 09.00 WIB, kekeringan telah berdampak pada 15 kabupaten/ kota. Sebanyak 89 kecamatan dan 194 desa/kelurahan terdampak dengan jumlah warga mencapai 61.504 kepala keluarga atau 205.567 jiwa.

Guna membantu masyarakat, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah dengan dampak kekeringan terbesar.

“Terdampak ada 89 kecamatan, 194 desa atau kelurahan.

Jumlah KK-nya 61.504 KK, dan jumlah jiwanya 205.567 jiwa. Distribusi air sudah mencapai 4.013.500 liter,” ujar Hadi.

Menurut dia, kondisi kemarau tahun ini diperparah fenomena El Nino yang membuat curah hujan semakin rendah. Wilayah yang sebelumnya memiliki riwayat kekeringan menjadi daerah paling rentan terdampak.

Selain faktor cuaca, pertumbuhan penduduk juga menjadi tantangan karena kebutuhan air terus meningkat sementara ketersediaannya terbatas.

BPBD bersama Dinas Pekerjaan Umum, PDAM, PMI, dan pemerintah daerah terus melakukan penanganan, terutama distribusi air bersih ke wilayah terdampak.

Dampak kemarau juga dirasakan sektor pertanian. Di Kabupaten Cirebon, petani mulai mengandalkan program pompanisasi untuk menjaga pasokan air ke sawah.

Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BP Mektan) Jawa Barat melalui Satpel Plumbon telah menyalurkan sekitar 75 unit pompa kepada petani.

Kepala Satpel Plumbon BP Mektan Jabar Tatang Supriyatna mengatakan, persoalan utama petani saat ini bukan lagi pengolahan lahan, melainkan ketersediaan air.

“Saat ini yang paling urgen adalah pompanisasi, karena di beberapa wilayah sumber airnya cukup jauh dari lahan pertanian,” ujarnya.

Pompa yang tidak digunakan di satu wilayah akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan. Langkah itu dilakukan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau.

Sementara di Kabupaten Sumedang, petani diarahkan untuk menyesuaikan pola tanam agar tidak bergantung sepenuhnya pada tanaman padi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang mendorong petani beralih ke tanaman palawija yang lebih tahan terhadap kondisi minim air, seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Sumedang Iwan Gustiawan mengatakan, penyesuaian pola tanam dilakukan berdasarkan kondisi wilayah dan ketersediaan air.

“Kalau kondisi air tidak memungkinkan untuk padi, bisa dialihkan ke komoditas yang lebih sesuai,” katanya.

Langkah itu menjadi strategi agar produksi pangan tetap berjalan sekaligus menjaga pendapatan petani.

Sumedang sendiri memiliki sejumlah komoditas alternatif, seperti jagung pipilan dengan produksi mencapai 79.565 ton pada 2025, ubi kayu 88.575 ton, serta ubi Cilembu yang dikembangkan di sekitar 460 hektare dengan produksi sekitar 7.820 ton per tahun.

Di Kabupaten Cianjur, ancaman kebakaran lahan juga mulai meningkat. Dalam sepekan terakhir, BPBD Cianjur menangani lima titik kebakaran di tiga kecamatan, yakni Pacet, Sukaluyu, dan Cikalongkulon dengan luas lahan terbakar mencapai lima hektare.

Sebanyak 30 petugas gabungan BPBD dan Damkar Cianjur dikerahkan untuk mencegah api menjalar ke permukiman.

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, mulai dari tidak membakar sampah, tidak membuang puntung rokok sembarangan, hingga memeriksa instalasi listrik rumah untuk mencegah kebakaran.

Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi menyusun strategi mitigasi untuk menghadapi potensi menurunnya ketersediaan air bersih. Langkah tersebut dilakukan sejak dini, mengingat kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih panjang dibanding kondisi normal.

Kepala DPKP Kota Cimahi Amy Pringgo Mardhani mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Pemetaan itu menjadi dasar dalam menentukan prioritas distribusi bantuan air bersih agar tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

“Kami terus berkoordinasi dengan BPBD untuk memetakan titik-titik rawan kekeringan. Hasilnya menjadi acuan agar distribusi bantuan air bersih sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Amy, Selasa (28/7/2026).

Menghadapi ancaman krisis air, Pemkot Cimahi tidak hanya bergantung pada satu sumber pasokan. Berbagai pihak dilibatkan untuk memperkuat cadangan air, mulai dari BLUD Air Minum Kota Cimahi, Perumda Tirta Raharja, Perumdan Tirtawening, hingga dukungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu, program TNI Manunggal Air dan sejumlah industri di Kota Cimahi juga digandeng untuk membantu menjaga ketersediaan pasokan air bagi masyarakat.

“Ada banyak pihak yang terlibat dalam menjaga ketersediaan air ini. Kami memperkuat koordinasi agar ketika puncak krisis terjadi, stok dan mekanisme distribusi sudah siap,” kata Amy.

Di tengah upaya pemerintah menyiapkan pasokan, masyarakat juga diminta ikut menjaga penggunaan air. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan mengingatkan, ancaman kekeringan tidak bisa hanya dihadapi dengan mengandalkan bantuan pemerintah.

Fenomena El Nino yang membuat musim kemarau lebih panjang menjadi alasan warga perlu mulai berhemat menggunakan air.

“Masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu bantuan pemerintah, tetapi mulai melakukan antisipasi secara mandiri,” ujar Fithriandy.

Ia mengimbau warga menyediakan tempat penampungan air hujan, mengurangi penggunaan air untuk kebutuhan yang tidak mendesak, serta memprioritaskan kebutuhan utama.

Kebiasaan sederhana, seperti menunda mencuci kendaraan menggunakan air bersih saat puncak kemarau, juga menjadi salah satu langkah penghematan yang dapat dilakukan.

Bagi Cimahi, ancaman kekurangan air bukan persoalan baru. Berdasarkan pengalaman musim kemarau sebelumnya, hampir seluruh wilayah memiliki potensi terdampak.

BPBD Kota Cimahi mencatat sekitar 300 dari total 312 RW pernah melaporkan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih pada musim kemarau lalu.

Laporan tersebut masuk melalui berbagai jalur, mulai dari tingkat kelurahan hingga BPBD. Kondisi itu menunjukkan bahwa krisis air dapat menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat.

“Artinya, hampir seluruh wilayah Kota Cimahi memiliki potensi menghadapi kesulitan air. Kesadaran bersama untuk menghemat air menjadi kunci agar kita bisa melewati masa sulit ini,” pungkas Fithriandy. (gin)