Kala Sampah Menemukan Nilai dan Makna

Oleh: Agus Satia Negara

Tumpukan sampah selama ini lebih sering dilihat sebagai persoalan. Bau, kotor, menggunung, lalu berakhir di tempat pembuangan akhir.

Di Cimahi, cara pandang itu perlahan ingin diubah. Sampah tidak lagi semata-mata dianggap sebagai beban lingkungan, tetapi bahan baku yang bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai.

Dari sana, konsep Green Jobs mulai diperkenalkan kepada warga. Pemerintah Kota Cimahi memperkuat keterampilan masyarakat sekaligus mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah menuju target “Cimahi Zero to TPA”.

Sebanyak 80 warga Kota Cimahi mengikuti pelatihan yang digelar melalui kolaborasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Senin (14/9).

Mereka dibagi dalam lima angkatan. Tiga angkatan mempelajari pengelolaan sampah organik, sementara dua angkatan lainnya mendalami teknik pembudidayaan maggot lalat Black Soldier Fly (BSF).

Pelatihan tersebut tidak sekadar mengajarkan cara memperlakukan sampah. Ada harapan agar limbah yang selama ini dibuang justru bisa menjadi keterampilan, pekerjaan, bahkan sumber penghasilan baru.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, perubahan cara pandang terhadap sampah menjadi bagian penting dari upaya membangun lingkungan yang lebih berkelanjutan.

“Sampah tidak boleh lagi kita pandang hanya sebagai beban kebersihan, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi nyata bagi kita semua,” kata Ngatiyana saat membuka pelatihan di lingkungan BPVP Bandung Barat, Jalan Raya Tangkuban Perahu KM 04, Desa Cikole, Kecamatan Lembang.

Konsep Green Jobs dinilai menjadi pintu masuk untuk menggabungkan dua kepentingan sekaligus. Warga mendapatkan keterampilan yang ramah lingkungan, sementara sampah mendapatkan kesempatan untuk diolah sebelum berakhir di tempat pembuangan akhir.

Pengolahan sampah organik dan budidaya maggot BSF menjadi contoh nyata. Di satu sisi, volume sampah yang masuk ke sistem pembuangan dapat ditekan. Di sisi lain, aktivitas tersebut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Terlebih, para peserta juga mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Dokumen ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing warga di dunia kerja maupun usaha mandiri,” ujarnya.

Namun bagi Ngatiyana, selembar sertifikat bukanlah tujuan akhir. Kemampuan yang diperoleh selama pelatihan justru harus dibuktikan melalui penerapan di lapangan.

“Yang paling utama itu penguasaan kompetensi dan penerapannya di lapangan,” tegasnya.

(gin)