Kasus Hipertensi Jadi Temuan Terbanyak dari Program Dokter Desa Pemprov Jabar

INILAHKORAN.ID - program Dokter Desa yang digagas Gubernur Dedi MUlyadi, telah berjalan sejak 2025 lalu. program ini dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan menggandeng Universitas Padjadjaran.

Total, sebanyak 60 dokter sudah ditempatkan di sejumlah desa yang ada di 17 kabupaten se-Jawa Barat dalam kurun waktu 2025 hingga sekarang, dari target 200 dokter.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar, Vini Adiani Dewi mengatakan, kehadiran program Dokter Desa ini mengungkap sejumlah fakta akan kesehatan masyarakat, khususnya di pedesaan.

Dari hasil monitoring di beberapa tempat kata Vini, prilaku pola makan masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Ia mengungkap, kasus hipertensi kini marak terjadi.

Kebiasaan mengonsumsi makanan asin minim gizi, disinyalir menjadi faktor utama meningkatnya kasus hipertensi di pedesaan.

"Ternyata masyarakat di kita itu banyak yang darah tinggi (hipertensi). Mohon maaf, akibat senang makan asin. Makan (ikan) asin nikmst memang. Tapi kan harus ada proteinnya," kata Vini saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu (5/7/2026).

Sejak kehadiran program Dokter Desa lanjut dia, kebiasaan tersebut mulai berkurang dengan dilakukannya edukasi. Masyarakat juga kata Vini, juga mulai patuh minum obat dalam mencegah dampak lanjutan dari penyakit yang diderita.

"Jadi ada perubahan prilaku. Kedua, jadi patuh minum obat. Biasanya kan orang darah tinggi itu minum obatnya kalau ada keluhan. Dengan adanya Dokter Desa, sehingga memberikan penyuluhan. Alhamdulillah masyarakat sekarang mulai disiplin untuk minum obat," ucapnya.

Ia berharap, ke depan semakin banyak dokter yang mau terlibat dari program Dokter Desa ini. Terlebih Pemprov Jabar sendiri menargetkan setidaknya ada 200 dokter yang bisa ditempatkan di desa dengan masalah kesehatan tinggi, serta keterbatasan aksesibilitas.

Tujuannya, supaya literasi masyarakat terhadap kesehatan lebih tinggi. Sehingga mencegah kematian, akibat sakit yang diderita. 

Sebab menurutnya, bila kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan tinggi, maka alokasi anggaran dari pemerintah dapat digenjot di sektor lain seperti pendidikan dan infrastruktur.

"Dalam hal ini kita tidak menghentikan upaya-upaya. Unpad sendiri misalnya ada dokternya yang mengundurkan diri, mencari lagi. Tentu ini menggandeng semua universitas-universitas pendidikan kedokteran yang ada di Jawa Barat, supaya dipenuhi kekurangannya," tandasnya.***