Kaukus Ketokohan Jawa Barat Minta Gubernur Dedi Mulyadi Jalani Tugas dan Fungsinya Sesuai Regulasi
Kaukus Ketokohan Jawa Barat yang digawangi Mantan Ketua DPRD Jabar Eka Santosa, meminta Gubernur Dedi Mulyadi menjalani tugas dan fungsinya sesuai regulasi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Kaukus Ketokohan Jawa Barat yang digawangi Mantan Ketua DPRD Jabar Eka Santosa, meminta Gubernur Dedi Mulyadi menjalani tugas dan fungsinya sesuai regulasi.
Eka mengatakan, saat ini tengah muncul kegelisahan dalam benak sejumlah tokoh di Jabar akan kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, yang diduga telah melanggar rambu perundang-undangan.
Terutama mengenai penggunaan APBD 2025, dimana tersiar kabar kata Eka, DPRD Jabar tidak dilibatkan. Padahal legislatif memiliki hak budgeting, mengenai penganggaran.
Situasi ini sambung dia, dikhawatirkan dapat membuat hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi renggang.
"Ada amanah konstitusi, bahwa DPRD punya hak budget. Itu artinya dipastikan ada potensi pelanggaran. Seorang gubernur, sesuai sumpahnya menjalankan konstitusi, termasuk peraturan daerah (Perda)," ujar Eka di Kota Bandung, Selasa 13 Mei 2025.
Selain itu, dia juga mendorong supaya DPRD Jabar tidak hanya diam. Tetapi juga menuntut haknya, agar dilibatkan dalam menyusun anggaran APBD 2025. Terlebih sambung dia, telah diatur dalam Perda 14/2024 tentang APBD.
"Saya imbau, DPRD sebagai wakil rakyat jangan tinggal diam. Harus aktif dan progresif menyikapi itu. Dewan gunakan haknya, pengawasan, budgeting dan fungsi legislasi," ucapnya.
Dalam Kaukus Ketokohan Jawa Barat ini, Eka mengklaim diikuti banyak tokoh masyarakat seperti mantan gubernur, mantan wakil gubernur, tokoh budaya, aktivis lingkungan hingga pemerhati ketahanan pangan.
Dimana mereka fokus mengkaji kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mana sejauh ini menghasilkan lima poin dalam 100 hari kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Antaranya mengenai penganggaran APBD yang diduga tidak melibatkan DPRD Jabar, penyegelan sejumlah tempat wisata, pendidikan karakter di barak militer dan lainnya.
"Fokus mengevaluasi 100 hari KDM (Dedi Mulyadi). Secara umum beberapa berpotensi melanggar," tandasnya.***
Editor : JakaPermana
