KBB Jadi Daerah Inflasi Tertinggi di Jabar, Arsan Latif Terancam Dicopot?

INILAHKORAN, Ngamprah - Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah dilanda inflasi akibat tingginya kebutuhan harga pokok seperti cabai merah, cabai rawit, terutama beras.

Imbasnya, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi daerah dengan inflasi tertinggi dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat pada minggu ketiga bulan November 2023.

Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif sebagai orang nomor satu di Bandung Barat tentunya harus bertanggung jawab untuk mengentaskan persoalan inflasi di wilayahnya.

Pasalnya, bukannya tidak mungkin hanya gara-gara tak mampu mengendalikan inflasi kebutuhan pokok, jabatan Pj Bupati Bandung Barat bakal diganti seperti yang terjadi dengan Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan beberapa waktu lalu.

"Persoalan inflasi harus jadi perhatian serius pak Arsan Latif dan dia harus fokus pada tugas pokoknya saat diangkat menjadi Pj Bupati bukan menggarap hal-hal lain," kata Ketua MPI KNPI KBB, Lili Supriatna di Padalarang belum lama ini.

Saat ini, terang Lili, KBB menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat, sehingga menjadi alarm bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Apalagi, pada rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023 secara zoom seluruh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, yang dipimpin oleh Mendagri dan dihadiri Menaker serta BPS pada Senin 20 November 2023, Kabupaten Bandung Barat disebut-sebut terkait inflasi ini.

"Pa Tito (Mendagri) menyebutkan wilayah yang inflasinya tinggi harus jadi atensi kepala daerahnya. Salah satunya disebutkan Mendagri adalah di Jawa Barat adalah Bandung Barat, kemudian ada juga Blora, Semarang, Gunung Kidul, Blitar, Kebumen, Serang, Pasuruan, dan Tegal," paparnya.

Terkait dengan inflasi daerah ini, Provinsi Jawa Barat Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang jadi indikator penyumbang inflasi ada di posisi keenam di seluruh Indonesia. 

"Di dalamnya yang jadi penyumbang tertinggi adalah dari KBB dengan bobot perubahan IPH 4,89 persen, dengan komoditi andil terbesar dari cabai rawit, beras, dan cabai merah," sebutnya.

Atas hal ini, sambung Lili, Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperindag) KBB dianggap gagal dalam mengantisipasi hal tersebut. 

"Mereka tidak akurat dalam menyajikan data pembanding survei pasar yang disampaikan ke Pj Bupati," ucapnya.

Terbukti, lanjut Lili, yang dilakukan dalam operasi pasar hanya pada komoditas beras dan itu tidak berpengaruh signifikan dalam menekan inflasi.

"Operasi pasar beras murah oleh Disperindag hanya ajang menggugurkan kewajiban saja," ujarnya.

"Buktinya inflasi tetap tinggi, sementara operasi pasar cabai rawit dan cabai merah tidak tersentuh, padahal harga cabai merah di Pulau Jawa, untuk wilayah KBB termasuk tinggi yakni Rp74.507/kg di bawah Cimahi Rp74.957/kg," sambungnya.

Lili pun mengingatkan agar Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif fokus pada pekerjaan menekan inflasi dan menyukseskan Pemilu 2024 baik Pileg ataupun Pilpres.

Sementara kepada jajaran Disperindag, sambung Lili, sebaiknya Pj Bupati melakukan evaluasi karena dianggap telah memberikan data yang tidak akurat soal harga pasar kebutuhan pokok. 

"Kepala Disperindag juga harus dievaluasi, kalau perlu dicopot karena tidak akurat menyampaikan data ke Pj Bupati," ujarnya.

"Sedangkan untuk Pj Bupati sebaiknya fokus bekerja sesuai komitmen," tandasnya.*** (agus satia negara)