Kebijakan Dedi Mulyadi Terhambat di Samsat, Kinerja Bapenda Disorot DPRD Jabar

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Muhamad Romli menyayangkan, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus menyertakan KTP pemilik terhambat di Samsat.

Di mana persoalan ini viral, usai salah seorang warga Bandung mencoba membayar pajak kendaraan namun tetap ditanyakan KTP pemilik, serta diminta membuat surat pernyataan agar melakukan balik nama kendaraan tahun depan.

Romli menilai, sejatinya semangat Gubernur Dedi Mulyadi ini dapat didukung penuh, karena bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), melalui penyederhanaan birokrasi.

Ia menduga, insiden yang terjadi di Samsat Soekarno-Hatta Bandung akibat kurangnya sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kepada Samsat, usai kebijakan dirilis.

"Masih mungkin kurang aware. Pak Gubernur ini kan cepat. Oleh karenanya komunikasi yang dibangun oleh pihak dinas pendapatan terhadap Samsat-Samsat itu juga harus cepat," ujar Romli pada INILAHKORAN.ID, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai, harusnya Bapenda langsung cepat tanggap setelah edaran diterbitkan agar implementasi di lapangan berjalan sesuai harapan.

Maka dari itu Romli berharap, Bapenda dapat taktis segera menyosialisasikan ke seluruh Samsat mengenai kebijakan tersebut.

"Sekarang zaman elektronik lah. Kalau begitu instruksi (masuk) sudah langsung bisa diterima," ucapnya. 

Terkait respon Dedi dengan menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soetta, Romli menilai Gubernur memiliki parameter sendiri dalam mengatur aparaturnya.

"Kesiapsiagaan, kemudian responnya yang lambat, mungkin Pak Gubernur punya penilaian," katanya.

Terlepas dari adanya dinamika yang terjadi, Komisi III DPRD-jabar'>DPRD Jabar kata Romli akan terus mendorong kebijakan positif dari Pemprov dalam meningkatkan APBD.

"Kita terus dorong. Mudah-mudahan bagian dari ikhtiar ini terus meningkatkan pendapatan daerah," tandasnya.***