Kekurangan 1.000 Bed untuk Tampung Pasien, BPJS Kesehatan KC Cimahi Dorong Pemkab Bandung Barat Lakukan ini

INILAHKORAN, Ngamprah - Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih kekurangan ketersediaan 1.000 bed atau tempat tidur, termasuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk menampung pasien peserta BPJS Kesehatan.

Hal tersebut tak hanya menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan KC Cimahi, namun juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengingat kondisi tersebut terjadi di wilayahnya.

"Ini tantangannya, kita sudah menghitung untuk di Kabupaten Bandung Barat itu kita butuh 1.000 bed atau tempat tidur," kata Kepala BPJS Kesehatan KC Cimahi, Cecep Heri Suhendar usai mengikuti kegiatan Publik Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024 secara daring, Senin 14 Juli 2024.

Kendati demikian, ungkap Cecep, pihaknya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Bupati Bandung Barat, Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan karena sesuai dengan amanat undang-undang yang harus menyediakan fasilitas kesehatan adalah pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya kami mendorong karena Pemkab Bandung Barat sudah mendapatkan UHC. Jadi kami membutuhkan fasilitas supaya bisa diakses," ungkapnya.

Meski begitu, terang Cecep, pihaknya pun secara bertahap menghadirkan solusi bagi masyarakat, yakni dengan melakukan transformasi digital agar lebih memudahkan dan mendekatkan masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan.

"Kita juga punya BPJS keliling yang sudah berjalan dan terjadwal setiap minggu baik di Cimahi maupun Bandung Barat. Selain itu, ada BPJS online yang bisa diakses di kecamatan. Jadi peserta mendaftar di kecamatan dan ada interaksi selesai, sehingga peserta tidak perlu lagi ke kantor," terangnya.

"Itu yang sekarang kami kembangkan, namun memang belum semua. Tapi kita terapkan secara bertahap dan tergantung kesiapan dari Pemkab Bandung Baratnya," imbuhnya.

Saat ini, sebut Cecep, pihaknya tengah menggenjot digitalisasi sebagai backbone layanan. Sebab, jika layanan sulit diakses maka bakal terjadi penumpukan.

Namun, dengan adanya digitalisasi sebagai backbone layanan, waktu tunggu peserta saat dipoli terpangkas dari 2 jam lebih menjadi 1,5 jam.

"Kondisi itu terjadi di poli rumah sakit di Bandung Barat. Jadi waktu tunggu di Poli sekarang itu berkurang rata-rata 1,5 jam. Tapi penurunan itu membuat kami tidak puas, sehingga kita menargetkan waktu tunggu layanan 1 jam," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Cecep, sepanjang tahun 2024 pihaknya mencatat sebanyak 2,6 juta orang mengakses layanan rumah sakit baik di Kota Cimahi maupun Bandung Barat.

"Jadi per hari ada sekitar 10 ribu orang beredar untuk mendapat layanan kesehatan. Sedangkan untuk tingkat kepuasan peserta sejauh ini mencapai 92 persen dari target 90 persen," imbuhnya.

Untuk Kota Cimahi sendiri, sebut Cecep, tercatat sebanyak 8.400 orang yang melakukan transaksi layanan kesehatan. Artinya, peserta BPJS Kesehatan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Beberapa kontribusi BPJS Kesehatan untuk membantu kasus kemiskinan di Cimahi, yakni rawat inap sepanjang 2024 ada 100 ribu, penyakit jantung 200 ribu, stroke 24 ribu, kanker 14 ribu, thalasemia 4 ribu, gagal ginjal 3.300 orang. Semua kami proteksi sehingga terhindar dari kemiskinan," sebutnya.

"Katakanlah sekali rawat inap pasien umum harus membayar Rp5 juta, gagal ginjal ada 3.300 orang. Orang kaya juga tentu bakal mikir dua kali, jadi kami juga sudah berkontribusi membantu program pemerintah secara keseluruhan sebagai bagian dari multiplier effect," paparnya.

Kemudian, sambung Cecep, baik di Cimahi dan KBB, pihaknya sudah bekerjasama dengan 140 klinik mandiri dan puskesmas. Serta, 21 rumah sakit dan klinik utama yang melayani 2,6 juta peserta BPJS Kesehatan.

"Itu masih kurang, kan di KBB masih kurang 1.000 bed. Termasuk FKTP juga, makanya kami silakan para investor untuk berinvestasi di bidang kesehatan," ujarnya.

Meski begitu, investasi baru bisa dilakukan ketika sudah memenuhi standar dan kualitas yang pihaknya persyaratkan. "Jadi, kami tidak pilih-pilih dan kami juga arahkan jangan sampai ada yang numpuk di satu tempat," ucapnya.

"Karena ada zona-zona yang kami sediakan. Tahun ini kami tetap berfokus di digitalisasi pelayanan. Bahkan, kami mendapat beberapa prestasi dengan posisi ketiga nasional," tandasnya. ***