Kemarau Belum Usai, Kekeringan Mengintai

INILAH, Bandung - Musim kemarau 2026 belum benar-benar beranjak dari Jawa Barat. Di sejumlah wilayah, tanah masih kering, air bersih harus diantar, sementara api terus muncul di lahan-lahan yang kehilangan kelembapannya.

Hingga 6 Oktober 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat 441 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Luas lahan yang terbakar mencapai 719,03 hektare.

Ancaman itu bahkan belum berhenti. Dalam sepekan terakhir, BPBD Jabar masih menerima 11 laporan karhutla dari sejumlah daerah.

“Karhutla masih. Kalau kita menghitungnya seminggu terakhir ini, masih ada 11 laporan ya yang masuk,” kata Pranata Humas BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, saat dihubungi INILAH, Rabu (7/10).

Salah satu kejadian terbaru terjadi di Kabupaten Cirebon. Ketika laporan tersebut disampaikan, proses penanganan masih berlangsung di lapangan.

“Kebakaran hutan dan lahan. Dan terakhir ini ada juga kejadian di Cirebon ya, masih penanganan,” ujarnya.

Ratusan kejadian itu tersebar di 299 desa/kelurahan dan 175 kecamatan di Jawa Barat. Kabupaten Sumedang menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, mencapai 75 kejadian.

Kabupaten Cianjur menyusul dengan 55 kejadian, kemudian Kabupaten Ciamis 46 kejadian, Kabupaten Subang 44 kejadian, dan Kabupaten Sukabumi 35 kejadian.Karhutla juga tercatat di Kabupaten Bandung sebanyak 30 kejadian, Majalengka 27 kejadian, Kuningan 22 kejadian, Purwakarta 20 kejadian, Garut 15 kejadian, Bogor 14 kejadian, dan Cirebon 13 kejadian.

Sejumlah daerah lain turut terdampak, mulai dari Kota Sukabumi 11 kejadian, Karawang 10 kejadian, Pangandaran sembilan kejadian, Kota Bandung lima kejadian, Bandung Barat empat kejadian, Depok dua kejadian, Cimahi dua kejadian, Tasikmalaya satu kejadian, hingga Indramayu satu kejadian.

“Kalau total luas terdampak sih ada 719 hektare ya. Jumlah kejadiannya tuh ada 441 kejadian dan paling tinggi jumlah kejadian itu di Kabupaten Sumedang,” kata Hadi.

Sumedang bukan hanya mencatat jumlah kejadian tertinggi. Dari luas lahan yang terbakar, kabupaten ini juga berada di urutan pertama dengan 141,56 hektare.

Subang menyusul dengan 98,13 hektare, Garut 87,85 hektare, Majalengka 77,94 hektare, Kuningan 72,23 hektare, dan Sukabumi 71,07 hektare.

Di daerah lain, luas lahan terbakar tercatat 44,63 hektare di Ciamis, 35,45 hektare di Kota Bandung, 23,73 hektare di Cirebon, 21,07 hektare di Pangandaran, 10,92 hektare di Karawang, dan 9,95 hektare di Bogor.

Sementara Bandung Barat mencatat 7,40 hektare, Kota Sukabumi 7,21 hektare, Tasikmalaya lima hektare, Purwakarta 2,05 hektare, Bandung 1,58 hektare, Bekasi 1,05 hektare, Depok 0,08 hektare, Cimahi 0,08 hektare, dan Indramayu 0,05 hektare.

Namun, kemarau tidak hanya meninggalkan jejak berupa lahan yang terbakar.

Di banyak wilayah, persoalan yang lebih mendasar adalah air.

Hingga 6 Oktober 2026, BPBD Jabar telah menyalurkan 34.401.250 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan.

Kekeringan tercatat telah berdampak pada 783 desa dan kelurahan di 259 kecamatan. Sebanyak 364.063 kepala keluarga atau 1.205.971 jiwa ikut merasakan dampaknya.

“Total ada sekitar 34 juta liter ya, 34.400.000 sekian,” ujar Hadi.

Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan distribusi air bersih terbesar, mencapai 13.963.950 liter.

Kabupaten Bogor berada di urutan berikutnya dengan 7.306.000 liter.

“Kabupaten Bekasi ya, paling tinggi. Disusul Kabupaten Bogor,” katanya.

Air juga mengalir ke Ciamis sebanyak 2.060.000 liter, Pangandaran 2.008.000 liter, Purwakarta 1.440.000 liter, Kota Tasikmalaya 1.404.000 liter, serta Karawang 1.148.000 liter.

Jika dilihat dari jumlah warga terdampak, Kabupaten Bogor berada di posisi teratas. Sebanyak 117.360 KK atau 397.815 jiwa terdampak kekeringan di wilayah tersebut.

Purwakarta menyusul dengan 43.269 KK atau 138.148 jiwa, sedangkan Kabupaten Bekasi mencatat 35.508 KK atau 105.992 jiwa terdampak.

Distribusi air bersih itu datang dari berbagai unsur. BPBD menjadi penyumbang terbesar dengan 21.351.300 liter. PMI menyalurkan 3.673.250 liter, PDAM 3.626.000 liter, Kementerian Pekerjaan Umum 1.795.900 liter, komunitas 1.021.800 liter, Tagana 980.000 liter, dan dunia usaha 930.000 liter.

Hujan memang mulai terlihat di ujung penantian.

Berdasarkan informasi BMKG, awal musim hujan diperkirakan mulai berlangsung pada November 2026.

Tetapi November masih menyisakan jarak. Sementara itu, laporan kekeringan dan karhutla masih terus berdatangan.

“Kalau berdasarkan informasi kan memang baru awal musim hujan itu baru dimulai awal November ya.

Tapi kan kondisi sekarang sendiri memang masih ada laporan yang kami terima, terkait kekeringan ataupun karhutla,” tutur Hadi.

Karena itu, kewaspadaan belum diturunkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memantau perkembangan cuaca dan tingkat ancaman bencana sebelum menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan perubahan status siaga darurat.

“Kalau misalnya sudah potensi ancamannya sudah mulai meningkat, tentu nanti ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan penetapan status siaga daruratnya,” ujarnya.

Di lapangan, penanganan tetap berjalan.

Setiap laporan kekeringan maupun karhutla masih ditindaklanjuti selama ancaman belum benar-benar berlalu.

Di tengah panjangnya musim kering itu, ada satu kabar yang sedikit melegakan.

Hingga kini, BPBD Jabar belum menerima laporan korban jiwa akibat kekeringan maupun karhutla.

“Kalau sejauh ini enggak ada. Alhamdulillah enggak ada laporan terkait dengan korban jiwa,” kata Hadi. (yuliantono/gin)